Jakarta: Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELOS), Bhima Yudhistira, meminta pemerintah Buat melakukan Penilaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menurutnya, kinerja APBN yang merosot pada awal 2025 harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Bhima menjelaskan, defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Januari-Februari 2025 menandakan bahwa pemerintah harus berutang lebih banyak Tengah. Hal ini dapat berdampak pada rebutan perbankan dan likuiditas yang berpindah dari bank ke pembelian surat utang pemerintah.
Menurut Bhima, pemerintah harus melakukan Penilaian besar-besaran terhadap kinerja APBN. Termasuk memeriksa Elemen-Elemen yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Dia juga menyarankan pemerintah Buat melakukan reformasi pajak dan meningkatkan Insentif-Insentif pajak Buat industri yang padat karya.
Dia juga meminta pemerintah Buat Bukan melakukan efisiensi belanja yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan pelaku usaha. Sebaiknya pemerintah disarankan Buat melakukan efisiensi birokrasi dan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
(Tamara Sanny)
