Pembentukan Kabinet Zaken Butuh Keberanian Prabowo

Pembentukan Kabinet Zaken Butuh Keberanian Prabowo
Presiden terpilih Prabowo Subianto(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

 

PEMBENTUKAN kabinet zaken dinilai butuh keberanian presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Terlebih Prabowo perlu mengakomodir para partai politik (parpol) yang mendukungnya.

Baca juga :  Prabowo Harus Tolak Calon Menteri tanpa Kompetensi

“Kalau Prabowo memang ingin membentuk zaken kabinet, maka harus berani menolak calon yang diusulkan setiap partai bila tidak ahli dan profesional di bidangnya,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga.

Dia menekankan Prabowo didukung koalisi gemuk. Taatp partai pendukung akan meminta jatah menteri atau wakil menteri.

“Jadi, dengan koalisi gemuk akan menyulitkan Prabowo membentuk zaken kabinet. Hal ini akan semakin sulit karena yang menentukan calon menteri atau wakil menteri untuk diusulkan ke presiden adalah ketua umum partai,” ujar Jamiluddin.

Cek Artikel:  Menkominfo Negara Sebesar Indonesia Harus Punya Nomortan Siber

Baca juga : Menagih Komitmen Parpol Perangi Hoaks

Ketua umum parpol, kata dia, juga cenderung mendahulukan dirinya untuk diusulkan menjadi menteri atau wakil menteri. Padahal, ketua umum belum tentu profesional dan ahli di bidang yang diminta presiden.

“Akibatnya, presiden tetap memilih calon yang diusulkan ketua umum setiap partai pendukung, terlepas calon tersebut ahli dan profesional atau tidak. Hal ini tentunya akan menyulitkan Prabowo membentuk zaken kabinet,” ujar Jamiluddin.

Dia menuturkan kalau Prabowo nantinya benar membentuk zaken kabinet layak diapresiasi. Dengan begitu, lanjut Jamiluddin, setiap kementerian benar-benar dipimpin seorang profesional dan ahli di bidangnya.

“Menteri yang ahli dan profesional diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Setidaknya tugas dan fungsi kementerian yang dipimpinannya berpeluang dapat diwujudkan lebih optimal,” jelas Jamiluddin. (M-4)

Cek Artikel:  Ditanya Aksi Penolakan RUU Pilkada, Presiden Berkualitas Itu Aspirasi Masyarakat

Mungkin Anda Menyukai