PEKAN lalu, Reuters menuliskan laporan tentang ekonomi Tiongkok yang lesu. Kantor berita yang berpusat di London, Inggris, itu mewawancarai Erin You, warga Tiongkok yang berprofesi sebagai editor buku, yang ingin melampiaskan ‘dendam’ melakukan aktivitas yang tidak bisa dia lakukan selama pandemi covid-19 melanda. Tapi, ia mesti menyimpan kembali hasrat itu karena ekonomi negerinya sedang tidak baik-baik saja.
Tadinya, Erin You ingin mengikuti kelas tari jalanan dan jalan-jalan, aktivitas yang tidak dapat dia lakukan selama tiga tahun pembatasan akibat covid-19 di Tiongkok. Tetapi, saat segala aktivitas benar-benar dibuka dari pembatasan, ia justru lebih memilih menabung lebih banyak dari gajinya ketimbang mengejar keinginan ‘balas dendam’ tersebut.
“Saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya punya cukup tabungan untuk mengobati penyakit yang tidak terduga. Atau, jika saya kehilangan pekerjaan, apakah saya punya cukup uang untuk menghidupi diri sendiri sampai saya menemukan pekerjaan baru?” ujar editor buku berusia 30 tahun itu.
Keengganan Yao untuk berbelanja ialah imbas dari model pertumbuhan ekonomi pada 1980-an yang menurut banyak orang terlalu bergantung pada investasi di bidang properti, infrastruktur, dan industri. Model pertumbuhan Tiongkok itu tidak cukup memberdayakan konsumen untuk mendapatkan dan mengeluarkan lebih banyak uang.
Dalam situasi seperti sekarang, jorjoran belanja sepertinya menjadi ‘dewa penolong’ bagi geliat ekonomi. Itulah yang terbukti dari Indonesia. Model ekonomi yang selalu menggantungkan konsumsi rumah tangga, nyatanya membuat ekonomi negeri ini cepat bangkit walau belum mencapai level yang memuaskan.
Itulah mengapa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin amat getol meneruskan bantuan sosial, kendati pandemi covid-19 sudah berakhir. Pemerintah ingin agar daya beli tinggi. Enggak menjadi soal anggaran negara dibuat tetap defisit (meski sebenarnya bisa juga surplus), yang penting masyarakat puas karena bisa membeli sejumlah kebutuhan.
Jadi, jangan heran bila tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah terus meningkat. Berbagai lembaga survei menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah bahkan hampir 80%. Sokongan sosial dan rupa-rupa bantuan rupanya sanggup menjadi salah satu resep ampuh menjaga daya beli sekaligus menjaga tingkat kepuasan.
Tiongkok tidak bisa, atau tidak mau seperti itu. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang melemah meningkatkan urgensi menjadikan konsumsi rumah tangga sebagai sumber daya ekonomi yang besar, Tiongkok tidak akan menempuh jalan itu. Selain karena pemerintah Tiongkok ‘tidak butuh’ kepuasan publik, memutar roda ekonomi seperti itu dapat menciptakan kerugian dalam jangka pendek.
Pusingkatan porsi rumah tangga terhadap pendapatan nasional berarti penurunan porsi sektor-sektor lain, baik sektor bisnis maupun sektor pemerintah. Kejatuhan sektor-sektor itu justru membuat ekonomi Tiongkok bakal terbenam dalam resesi berkepanjangan. Ancamannya bisa sangat serius: kian hilangnya lapangan kerja.
Ekspor tenaga kerja besar-besaran ke luar negeri mulai sulit bagi Tiongkok. Selain karena dunia juga sedang diimpit resesi, ekspor tenaga kerja Tiongkok (TKT) makin sensitif. Itu terbukti dari ekspor TKT ke Indonesia yang kerap memantik isu supersensitif.
Tengoklah proyek Kereta Lekas Jakarta Bandung (KCJB), yang menurut sejumlah info memakai TKT dalam jumlah besar, lebih dari 750 orang. Bahkan, ada yang menyebut jumlah TKT di proyek itu lebih banyak ketimbang tenaga kerja dalam negeri. Sudah begitu, bayaran mereka lebih tinggi daripada pekerja dalam negeri.
Sudah jamak, risiko kita menerima investasi dari Tiongkok, ya memang seperti itu: siap menampung TKT di segala lini. Termasuk di lini pekerjaan yang bisa digarap oleh tenaga kerja kita sendiri. Tiongkok melakukan ‘syarat dan ketentuan berlaku’ seperti itu karena memang jumlah angkatan kerja mereka yang terus naik tanpa dibarengi pertumbuhan ekonomi memadai.
Apalagi kini, ekonomi Tiongkok sedang lesu. Menurut angka resmi yang dirilis, ekonomi Tiongkok tumbuh 6,3% pada kuartal kedua secara tahunan. Nomor itu meleset dari ekspektasi analis maupun pemerintah, yang yakin ekonomi akan tumbuh 7,3%.
Alhasil, pengangguran meningkat tajam. Tingkat pengangguran warga berusia 16-24 tahun di daerah perkotaan naik menjadi 21,3%, Juni lalu. Itu terjadi ketika ekonomi terbesar kedua di dunia itu hanya tumbuh 0,8% dalam tiga bulan hingga akhir Juni.
Maka, siaplah mengantisipasi gelombang ekspor tenaga kerja dari Tiongkok. Meski sensitif, kalau pergerakan TKT ini bisa ‘disamarkan’, bukan mustahil semuanya bakal berjalan mulus dan cepat, secepat laju kereta cepat buatan mereka yang meluncur di rel-rel sejumlah negara, termasuk Indonesia.
