Liputanindo.id – Pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang dicopot oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman karena diduga terima suap atau fee dari suatu proyek seyogianya dibawa ke ranah hukum, kata Member Komisi IV DPR RI Rajiv.
Menurut Rajiv, pencopotan pejabat itu Tak hanya jadi pencitraan atau gimik belaka, tetapi harus menjadi upaya Konkret dari pemerintah Buat memberikan Dampak jera bagi pejabat yang melakukan tindakan melawan hukum.
“Ini langkah yang Cocok dan menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di tubuh Kementan,” kata Rajiv di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2024).
Rajiv berpendapat bahwa tindakan tegas yang melibatkan aparat penegak hukum akan menambah kredibilitas kementerian dan menjaga kepercayaan publik.
“Kami di Komisi IV akan Lalu mengawal kasus ini, dan meminta pertanggungjawaban agar Tak Eksis celah bagi para pelaku Buat lari dari hukum,” katanya.
Ia berharap kasus ini Dapat menjadi peringatan bagi pejabat lainnya agar Tak melakukan hal serupa.
“Kita harus berjuang Buat menciptakan kementerian yang Rapi dan transparan demi kepentingan rakyat sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo,” katanya.
Sebelumnya, Senin (28/10), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot satu pejabat eselon II atau sekelas direktur di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) atas dugaan menerima suap atau fee proyek sebesar Rp700 juta.
Menurut dia, pelaku tersebut tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan guna mengetahui adanya indikasi peran dari pihak lain.
Sebelumnya, Kamis (17/10), Mentan juga telah mencopot jabatan tiga pegawai pada jabatan eselon II dan III karena meminta komisi hingga Rp10 miliar dari proyek-proyek yang masuk ke Kementan.
Amran menyebutkan ketiga oknum tersebut meminta komisi 25 persen dari pengusaha apabila proyek yang ditawarkan berhasil masuk Kementan.
