Liputanindo.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mencari Letak barang Punya negara (BMN) yang Dapat dioptimalkan Kepada menjadi kantor kementerian/lembaga (K/L) baru di pemerintahan Prabowo Subianto.
“Penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Apabila terjadi penambahan atau perubahan Letak dari K/L, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mempertimbangkan Letak dan tempat yang Dapat dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Dalam arahannya, Menkeu juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.
Dia juga meminta agar K/L segera menunjuk pejabat atau pelaksana tugas baru, terutama pejabat yang Mempunyai kewenangan atau otoritas di bidang penggunaan sumber daya internal K/L.
Pada Rabu (23/10), Kemenkeu melaksanakan Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025 serta Penataan BMN K/L.
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menkeu, Direktur Jenderal Anggaran (DJA), Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta 84 sekretaris jenderal/sekretaris Esensial/sekretaris K/L dan kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.
Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai bentuk gerak Segera penyelarasan program dan kegiatan K/L, penyesuaian DIPA Kepada Penyelenggaraan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru sesuai dengan Kabinet Merah Putih.
Sri Mulyani menekankan rapat koordinasi itu bersifat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, dan juga berbagai ide baru Dapat dilaksanakan secara Cocok waktu, Cocok kualitas, dan tetap akuntabel dengan sumber daya anggaran, BMN, dan pembiayaan yang Terdapat.
“Ini menandai sebuah era kepemimpinan RI yang baru di Rendah presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan perubahan ini, tentu kita Seluruh yang Terdapat di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena tiap presiden dan wakil presiden Mempunyai visi, misi, dan berbagai pemikiran yang Mau diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan birokrasi menjadi luar Biasa Krusial,” Jernih Menkeu.
Prabowo menetapkan terdapat 48 kementerian dalam kabinetnya, yang terdiri dari tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.
Jumlah kementerian itu lebih banyak dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden ke-7 RI Jokowi. Terdapat sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo.
