KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan pola cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto pada Pilkada 2024. Tindakan itu mulai dari pengerahan aparat TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kepala desa.
“Trend Bukan berhenti hanya di pilpres, tapi juga cawe-cawe Jokowi ini perannya sangat terlihat di Pilkada. Misalnya di Jawa Tengah kami menemukan 386 kasus pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa yang dikerahkan Demi mendukung paslon tertentu,” jelasnya di Jakarta, Rabu (6/11).
Ronny memaparkan Intervensi-Intervensi kecurangan tersebut dan telah melaporkannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat Tetapi hingga Begitu ini belum mendapatkan penegasan ataupun Hukuman.
Selain Jawa Tengah, lanjut Ronny, pola kekurangan serupa juga terjadi di beberapa Daerah seperti Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, hingga Maluku dan Papua.
“Pola cawe-cawe ini Bukan terjadi secara parsial, tapi kami Menyaksikan ini sistem komando dari Strata polda, polres dan polsek Lampau camat hingga kepada kepala desa. Di Sulawesi Utara Terdapat pemanggilan kepolisian dan kepala desa secara serentak Demi mendukung paslon tertentu. Pemanggilan ini sistemik dan Bukan berdiri sendiri, Apabila Bukan ditindak akan merusak iklim demokrasi,” tegasnya.
Ronny berharap, Prabowo Pandai menunjukkan integritasnya dengan Bukan mengintervensi proses Pilkada. Ia juga mendesak agar segera memanggil Kapolri Demi segera mengevaluasi dan mencopot kepala polda yang memberikan dukung di Pilkada berbagai daerah.
“Ini merupakan Asa dari masyarakat agar demokrasi yang rusak pasca pilpres yang kemarin itu Bukan kembali terjadi. Diharapkan proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tapi faktanya Member kepolisian banyak Bukan tunduk terhadap instruksi presiden,” imbuhnya.
Demi mengantisipasi melebarnya cawe-cawe dalam Pilkada, PDIP Begitu ini telah membuka 10 ribu posko pengaduan di Jawa Tengah.
“Kapolda yang Bukan tunduk itu wajib dievaluasi misalnya Kapolda Sumut dan Jawa Tengah harus dicopot, Apabila Bukan maka ini dapat merusak demokrasi,” tutur Ronny.
Tak hanya pengerahan massa, praktik pork barrel politics atau politik gentong babi pada periode elektoral dengan tujuan merebut Bunyi dan dukungan pemilih pada Pilkada 2024 berpotensi kembali terjadi.
Ronny menjelaskan bahwa pemerintah secara sistematis tengah menggelontorkan Sokongan sosial di berbagai daerah. Tertentu di Daerah Jawa Tengah, pihaknya telah mencatat Terdapat Sekeliling Rp71,9 Miliar Sokongan sosial yang akan digelontorkan di Semarang dalam waktu dekat. (P-5)
