PDIP Sebut Eksis Intervensi Penegak Hukum di Pilkada Jawa Tengah

PDIP Sebut Ada Intervensi Penegak Hukum di Pilkada Jawa Tengah
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ronny B. Talapessy (tengah).(Dok. MI)

KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ronny B. Talapessy, menyebut Eksis tanda-tanda intervensi dari penegak hukum di jalannya Pilkada Jawa Tengah (Jateng). Ronny mengebut kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kades  atau kepala desa Kepada mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng.

“Kami menemukan dugaan adanya kecurangan karena adanya intervensi kekuasaan yang Tak Kembali menghiraukan aturan. Kecurangan mirip Demi Pilpres terjadi di Pilkada. Terjadinya TSM ini terjadi secara masif di Nyaris seluruh daerah di Jateng,” ujar Ronny di Semarang, Sabtu (26/10).

Pihaknya mengaku sudah banyak menemukan bukti adanya pengerahan kades di berbagai Daerah seperti Pemalang, Semarang, Jepara, Kendal, Banyumas dan Pekalongan. Mobilisasi itu diduga dilakukan dengan Langkah intimidasi.

Cek Artikel:  Pengerahan Birokrasi akan Lebih Tinggi di Kawasan dengan Calon Tunggal

“Dugaannya ini kan dicoba Kepada memanfaatkan kepala desa yang minim terhadap pengetahuan hukum. Sekali Kembali jangan menggunakan hukum Kepada kepentingan politik, Kepada mengintimidasi,” tegas dia.

Ia menegaskan bila intimidasi terhadap kepala desa tetap terjadi, dirinya akan melapor ke pihak berwenang.

“Kami juga akan laporkan kepada Propam Mabes Polri, dan juga kita akan menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum pada oknum-oknum yang mengintimidasi kepala desa atau pendukung Andika-Hendi,” tegas dia.

Kepada itu, ia juga meminta para kepala desa Kepada Tak takut ketika mendapatkan intimidasi. Pihaknya siap mengawal dan mendampingi kepala desa yang mendapat intimidasi itu. (Z-9)

Cek Artikel:  KPK Ingatkan Cakada Segera Serahkan LHKPN

 

Mungkin Anda Menyukai