JURU Bicara PDIP Chico Hakim membenarkan terkait biaya politik yang mahal pada Pilkada 2024. Dirinya sangat menyayangkan akibat biaya yang mahal tersebut banyak menimbulkan calon tunggal di beberapa daerah.
“Sangat disayangkan memang dan menyedihkan sistem demokrasi kita ini. Sesungguhnya memang bisa dibilang biaya (politik) kita mahal,” kata Chico saat dihubungi, Jumat (6/9/2024).
Menurut Chico, biaya politik yang mahal tersebut juga diperparah dengan adanya kebiasaan untuk melakukan money politics yang dilakukan beberapa pasangan calon. Sehingga hal tersebut membuat biaya politik pada kontestasi politik apapun semakin mahal.
Baca juga : Pilkada Dua Kabupaten di Kalsel Melawan Kotak Nihil
“Ini sudah bukan rahasia lagi, walaupun ada penegakan aturan namun juga terkadang tebang pilih. Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara bekerja tidak maksimal untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal seperti ini dan inilah yang membuat biaya politik semakin mahal,” ujar Chico.
Ke depannya, Chico berharap, kebiasaan money politics ini dapat ditekan dengan penegakan hukum dan aturan yang ketat sehingga biaya yang mahal dalam kontestasi politik ini tidak terjadi.
Selain itu, terkait dengan ambang batas dari dukungan partai politik (parpol) juga bisa dimaksimalkan lagi guna mendorong partai politik untuk mengusung para kadernya.
Baca juga : Pendaftaran Ditutup, Pilkada di 41 Daerah Digelar Rival Kotak Nihil
“Asa ke depannya tidak ada lagi seperti biaya yang mahal atau adanya calon tunggal, semoga ambang batas dari dukungan parpol itu juga bisa diletakan pada batasan paling tinggi sehingga hal itu dapat memaksa partai politik untuk bisa memasangkan kader-kadernya untuk maju,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan bahwa banyaknya calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 karena biaya untuk menjadi kepala daerah tinggi dan bahkan tingkat kota/kabupaten sudah ada yang tembus hingga Rp1 triliun.
“Pada Pilkada 2020 ada yang menghabiskan biaya politik hingga Rp1 triliun, dan itu masih di tingkat kota/kabupaten,” kata Aditya, Kamis (5/9).
Baca juga : Anggota di Brebes Unjuk Rasa Tuntut Ruang bagi Pemilih Kotak Nihil
Menurut dia, banyaknya calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 memang sudah dapat diprediksi, apalagi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas dari 20% menjadi 7,5%.
Aditiya mengatakan sebelum adanya putusan MK, diprediksi calon tunggal bisa mencapai 150 daerah, namun hal itu tidak terjadi dan ini menjadi sebuah keniscayaan bagi demokrasi Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa maraknya calon tunggal ini dikarenakan sejumlah faktor, namun yang paling utama adalah biaya politik tinggi, sehingga ketika ada calon petahana maka banyak yang tidak berani melawan.
“Pilihan kotak kosong lebih cenderung di daerah yang petahana kuat, dan dominan, sangat berpotensi, sehingga tidak ada lawan yang berani. Kenapa tidak berani, karena biaya politik yang relatif tinggi,” tuturnya. (Fik/P-3)
