PDI Perjuangan meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lebih tegas dalam menertibkan bangunan-bangunan di kawasan hulu yang berpotensi menyebabkan banjir. Menurutnya ini Krusial Demi mengoptimalkan mitigasi bencana serta mengedepankan rasa keadilan dalam penanganan bencana tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Kamis (20/3). Ono mendukung langkah yang dilakukan Dedi dengan membongkar kawasan wisata Punya BUMD Jawa Barat, Hibisc Fantasy Puncak, di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, ini langkah yang Benar karena keberadaannya mengurangi lahan serapan sehingga menjadi penyebab banjir.
“Harus Terdapat langkah-langkah Demi mengembalikan fungsi serapan. Yang tadinya bangunan, gedung hotel, kafe, harus kembali jadi alam,” ujarnya.
Ono pun menantang Dedi Demi segera membongkar bangunan-bangunan lainnya di kawasan Puncak, termasuk yang dimiliki swasta.
“PDIP tantang gubernur Demi segera membongkar juga bangunan-bangunan lainnya. Yang Punya swasta juga bongkar dong, jangan hanya yang BUMD saja,” tegasnya.
Berdasarkan catatannya, Ono menyebut terdapat 10 bangunan lainnya di kawasan Puncak yang harus segera dibongkar. “Saya Pasti semuanya Enggak sesuai dengan peruntukan lahannya,” sesalnya.
Lebih lanjut, Ono juga meminta Dedi melakukan hal yang sama terhadap kawasan hulu lainnya, Enggak hanya di Puncak Bogor. Hal ini Krusial karena ancaman banjir dan alih fungsi lahan pun terjadi di lahan-lahan hijau lainnya.
“Saya berharap gubernur setelah ini bergeser ke Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, Kota Bandung. Karena saya Pasti di sana banyak sekali bangunan-bangunan yang Enggak sesuai peruntukannya,” katanya.
Terlebih, tambah Ono, di daerah Aliran sungai lainnya pun sudah terjadi banjir yang juga menimbulkan kerugian dan korban yang besar. “Sama, banjir serupa terjadi di Bandung, Cirebon,” katanya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ketut Sustiawan, menambahkan, pemerintah pun harus berani mengejar pihak-pihak yang mengeluarkan izin terkait alih fungsi lahan tersebut. “Jadi bukan hanya persoalan membongkar bangunan, tapi harus dikejar juga siapa pihak-pihak yang memberikan izin bangunan-bangunan itu,” ujarnya. (BY/E-4)
