Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera beraktivitas di Ibu Kota Nusantara pada Selasa, 20 Mei 2026, guna menagih janji penempatan kantornya di ibu kota baru tersebut.
Langkah ini menanggapi kritik Partai Solidaritas Indonesia yang menilai usulan awal dari Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Senin, 18 Mei 2026, sebagai pandangan yang dangkal.
Berdasarkan data Otorita IKN yang dilansir dari Detikcom, pembangunan Istana Wakil Presiden Ketika ini telah rampung dan sebanyak 50 staf wakil presiden sudah ditempatkan di sana sejak Maret 2026, meskipun regulasi perpindahan ibu kota dari Jakarta secara de jure belum selesai.
Guntur Romli menjelaskan bahwa partainya Enggak Mempunyai niat politik yang Jelek, melainkan hanya Mau memastikan fasilitas negara yang mewah Enggak terbuang sia-sia karena biaya perawatan rutin yang tinggi.
“Apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah Terdapat 50 staf Wapres di IKN. Ketika Gibran menyusul 50 stafnya itu?” kata Guntur Romli, Politisi PDIP.
Pihak PDIP juga Menyantap adanya ketidaksesuaian antara komitmen yang pernah diucapkan Gibran kepada publik dengan implementasi Konkret di lapangan.
“Sen kiri Putar kanan,” imbuh Guntur Romli, Politisi PDIP.
Ia menambahkan bahwa desakan berkantor ini baru diarahkan kepada wakil presiden karena infrastruktur Kepada lembaga legislatif lainnya Ketika ini belum selesai dibangun.
“Enggak Terdapat Kecenderungan Jelek, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai,” ujar Guntur Romli, Politisi PDIP.
Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai desakan dari kader PDIP tersebut terlalu personal dan mengabaikan kedudukan Gibran yang berada di Rendah komando Presiden.
“Menurut PSI itu pandangan yang agak cetek ya, karena harusnya yang diusulkan Presiden dong. Kok tanggung amat usulan PDIP. Katanya partai gede tapi usulannya nanggung gitu,” kata Bestari Barus, Ketua DPP PSI.
PSI berpendapat bahwa kebijakan pemindahan kantor pemerintahan merupakan langkah kolektif yang semestinya Enggak hanya menyasar sosok Wakil Presiden.
“Ya dia harusnya ngomongnya, ya Segala kita pindah aja ke IKN, kenapa mesti tendensius ke Gibran. Gibran itu satu kesatuan dengan Pak Presiden. Dia wakil presiden itu kan pembantu presiden, bekerja sesuai perintah presiden. Kok PDIP kadernya begituan nggak paham gitu, kenapa ya? Ha-ha-ha,” ujar Bestari Barus, Ketua DPP PSI.
Bestari menyatakan bahwa persoalan waktu kepindahan kantor ini sebenarnya sudah berulang kali diklarifikasi secara langsung oleh Gibran selaku Wakil Presiden.
“Masa kader PDIP segituan, kelas segitu nggak paham sih? Mengulang-ulang, mengulang-ulang gitu ya. Sudah dijawab beberapa kali oleh Pak Gibran sebagai Wapres juga nggak mudeng-mudeng gitu,” sambung Bestari Barus, Ketua DPP PSI.
Kawasan IKN sendiri ditargetkan selesai paling Pelan pada semester I tahun 2028 setelah desain infrastruktur legislatif dan yudikatif ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada April 2026.
