PDI Perjuangan menilai wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan kajian lebih dalam. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat berpendapat, sistem demokrasi juga memungkinkan terselenggaranya mekanisme perwakilan dalam konteks pemilihan.
Ia menilai, sistem pemilihan, khususnya pilkada di Tanah Air perlu dikaji ulang lebih lanjut. Kajian itu berpotensi memunculkan varian pemilihan kepala daerah yang melulu langsung dipilih masyarakat, tapi juga lewat mekanisme perwakilan. Itu, sambung Djarot, tergantung dengan indeks demokrasi sebuah daerah masing-masing.
“Teladan yang secara langsung, indeks demokrasi di DKI Jakarta itu memungkinkan demokrasi atau pilkada itu dilakukan secara langsung,” kata Djarot yang ditemui usai menghadiri perayaan satu Dasa warsa Partai Perindo di Jakarta, Sabtu (14/12).
Menurutnya, pilkada perwakilan atau pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat diterapkan pada daerah yang berindeks demokrasi rendah. Djarot mengakui, Terdapat beberapa Distrik yang dinilai belum siap menggelar demokrasi secara langsung lewat pilkada.
“Terdapat beberapa Distrik yang mungkin Tetap belum siap Demi Bisa dilakukan secara langsung, itu Bisa dijadikan variasi bahwa dia Bisa dipilih oleh DPRD bagi Distrik-Distrik atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu Tetap rendah,” tandasnya.
Ditemui di tempat yang sama, politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tawaran Prabowo itu sebenarnya merupakan wacana Pelan. Bahkan, Indonesia juga pernah menggunakan sistem pilkada lewat DPRD. Senada dengan Djarot, ia berpendapat variasi pilkada, Berkualitas langsung maupun lewat DPRD, dapat diterapkan.
“Wacana ini perlu didiskusikan Berbarengan, dibahas Berbarengan. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden saya kira itu sesuatu yang Berkualitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran dari pilkada langsung itu luar Normal,” kata Riza. (Tri/P-3)
