PARTAI Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) menemukan berbagai bentuk kecurangan pilkada 2024 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di sejumlah daerah dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan, pihaknya akan membawa berbagai kasus pelanggaran TSM tersebut ke persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat.
“Kami Memperhatikan bahwa telah terjadi TSM di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Banten, Jawa Timur. Kami sedang kumpulkan data-data tersebut,” kata Ronny dalam keterangan tertulis pada Jumat (29/11).
Selain itu, Ronny mengungkap terkait ditemukannya kasus pelanggaran dalam bentuk ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024 yang dikerahkan mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan.
“Hal ini merupakan suatu peristiwa yang memang kuat diduga sudah terlihat ketika penempatan kepala kepolisian di Strata polres maupun polsek Begitu Pilkada ini berlangsung,” tuturnya.
Tak hanya di institusi kepolisian, Ronny mengungkapkan bahwa bentuk pengerahan tersebut juga didesain dengan adanya penetapan penjabat (Pj) kepala daerah di sejumlah Kawasan yang menjadi Sasaran oleh Jokowi sebagai mantan Presiden. Menurutnya, hal itu secara Jernih terlihat dalam proses Pj Gubernur DKI Jakarta yang mengganti 12 camat di berbagai kotamadya.
“Pj kepala daerah DKI Jakarta ini mengganti camat di 12 Kawasan. Jadi indikasinya rotasi ini adalah Kepada memenangkan Kekasih RIDO, karena kita akan breakdown Kembali bagaimana memobilisasi Bansos, kemudian bagaimana pengerahan perangkat ASN. Ini akan kita breakdown Kembali di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Selain di Jakarta, Ronny mengungkapkan bahwa pengerahan aparatur negara juga terjadi di Jawa Tengah. Pola ini Malah jauh lebih masif terjadi hingga kepada kepala desa hingga perangkatnya.
“Kemudian, terjadi juga Pj kepala daerah di Jawa Tengah. Hal-hal seperti ini akan kita breakdown, kita akan sampaikan di Mahkamah Konstitusi melalui permohonan kami,” ungkapnya.
Lebih lanjut, PDI-P juga menemukan anomali yang terjadi di Pilkada Banten 2024, terhadap paslon Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi yang didugaan terjadi karena Terdapat intervensi atau Kombinasi tangan kekuasaan negara.
Basara mengatakan berbagai Kawasan yang menjadi kantung Bunyi bagi paslon Airin-Ade mengalami penurunan yang Enggak masuk Intelek. Selain itu, Basarah juga menyinggung hasil survei besar lembaga riset sebelum hari pencoblosan yang menunjukkan Penguasaan elektabilitas Airin-Ade sangat unggul daripada kompetitor lainnya.
“Realistis enggak, sebuah hasil survei yang Dekat satu minggu, melaporkan Komparasi yang sangat signifikan antara proses survei Bunyi Airin dengan kandidat yang lainnya, di atas 70 persen up, kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja Pandai berubah secara signifikan, anomali yang kedua,” tuturnya. (H-3)
