Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Adian Napitupulu, mengungkapkan akan terjadi potensi kerugian negara akibat maraknya politik Duit di Pilkada 2024. Ia mengendus politik yang digunakan Buat menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP.
Menurut Adian kemenangan para rival PDIP pada Pilkada 2024 yang banyak mengerahkan bansos dan amplop akan berdampak pada mahalnya cost politik ke depan dan Dapat berpotensi terjadi korupsi pada Begitu sudah menjabat.
“Sekalian ini kan biaya yang sangat besar, yang sangat mahal. Dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya kemungkinan besar kalau Tak dari APBN, ya dari APBD,” kata Adian dalam keterangan tertulis pada Jumat (29/11).
Wasekjen PDIP ini juga mencurigai pada tahun depan, akan banyak anggaran negara dan daerah yang tersedot Buat mengganti biaya politik yang sangat tinggi. Menurutnya, ini terjadi akibat permainan-permainan bansos, amplop dan sebagainya dalam Pilkada 2024. Kondisi ini terjadi pada Begitu yang sama ketik pajak naik 12 persen.
“Pada Begitu yang sama juga kemudian kita mencicil hutang dan bunganya lah Rp400 triliun. Sementara kita Sekadar Pandai meminjam Rp450 triliun. Nah Sekalian akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026. Itu akan secara merata dirasakan rakyat kita,” tuturnya.
Atas dasar itu, Adian Memperhatikan Pilkada ke depan harus dilakukan Penilaian agar Tak menghadirkan masalah baru. Asal Mula menurutnya, ajang demokrasi yang diharapkan rakyat bukan mendatangkan beban demokrasi melainkan solusi.
“Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat,” pungkasnya. (DEV/P-2)
