Juru bicara PBB Stephane Dujarric. (Anadolu Agency)
New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyinggung mengenai terjadinya rentetan serangan Israel terhadap Kawasan Suriah usai tumbangnya rezim Bashar al-Assad, dengan menegaskan bahwa hal tersebut Bukan dapat dibenarkan.
“Sangat Terang bahwa kami menentang segala bentuk pelanggaran terhadap integritas teritorial Suriah. Kami menentang jenis serangan seperti ini,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah konferensi pers dan dilansir Anadolu Agency, Rabu, 11 Desember 2024.
Menggambarkan keruntuhan rezim Assad selama lebih dari 60 tahun sebagai “titik balik bagi Suriah,” Dujarric Mengucapkan: “Itu Bukan boleh digunakan oleh negara-negara tetangganya Buat melanggar batas Kawasan Suriah. Itu harus digunakan oleh Segala pihak di Kawasan tersebut dan sekitarnya Buat mendukung rakyat Suriah.”
Ia mendesak adanya transisi yang dipimpin sendiri oleh pihak Suriah, sebuah transisi “inklusif, di mana Segala Golongan minoritas yang Terdapat di Suriah merasa Kondusif dan merasa menjadi bagian dari negara Suriah.”
Ketika ditanya tentang pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengeklaim bahwa “Dataran Tinggi Golan akan selamanya menjadi bagian yang Bukan terpisahkan dari Negara Israel,” Dujarric mengatakan PBB menganggap “Dataran Tinggi Golan sebagai Kawasan pendudukan.”
“Kami sangat Terang tentang pelanggaran perjanjian pelepasan (1974) menyusul pendudukan IDF (militer Israel) di Area penyangga,” tambahnya.
Perjanjian Pelepasan tahun 1974 antara Israel dan Suriah menetapkan batas-batas Area penyangga dan daerah demiliterisasi.
Israel menduduki sebagian besar Dataran Tinggi Golan selama perang Timur Tengah di tahun 1967 dan kemudian mencaplok Kawasan tersebut dalam suatu tindakan yang Bukan pernah diakui masyarakat Global.
Pada hari Minggu, tentara Israel memberlakukan “Area militer tertutup” di Dataran Tinggi Golan yang diduduki setelah jatuhnya rezim Assad.
Ketika ditanya apakah Israel akan mematuhi peringatan PBB dan perjanjian pelepasan, Dujarric mengatakan kepada Anadolu bahwa PBB Bukan dapat “meramalkan masa depan,” tetapi dapat “mengimbau Segala pihak Buat memastikan keamanan dan stabilitas Suriah serta menghormati hukum Global dan integritas teritorial Suriah.”
Menggambarkan Rekanan Israel dengan PBB sebagai sesuatu yang “rumit,” ia mengatakan bahwa saluran komunikasi politik, kemanusiaan, dan pemeliharaan perdamaian PBB “tetap terbuka” dengan Israel.
Menanggapi pertanyaan tentang Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Golongan anti-rezim di Suriah yang dapat dihapus dari daftar teroris, ia mengatakan bahwa proses tersebut akan dilakukan melalui ombudsman Dewan Keamanan.
Terkait Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254, Dujarric mengatakan hal itu “Tetap banyak tercantum dalam undang-undang.”
Resolusi 2254, yang diadopsi pada tahun 2015, menyerukan proses politik yang dipimpin Suriah yang difasilitasi oleh PBB Buat membentuk pemerintahan kredibel, inklusif, dan non-sektarian, serta menetapkan garis waktu dan proses Buat menyusun konstitusi baru.
Mengatakan bahwa telah terjadi banyak perubahan sejak diadopsinya resolusi tersebut, Dujarric menegaskan kembali komitmen PBB Buat “membantu rakyat Suriah.”
“Kami Segala Tetap mencari sedikit kejelasan,” tambahnya.
Ketika ditanya tentang senjata kimia di Suriah, Dujarric Mengucapkan: “Kami Lanjut berhubungan dengan rekan-rekan kami di sekretariat teknis OPCW — Organisasi Pelarangan Senjata Kimia.”
Mengatakan bahwa senjata kimia di Suriah “selalu menjadi perhatian serius” bagi PBB, Dujarric Mengucapkan: “Sangat Krusial bahwa Segala pihak yang aktif di Suriah melakukan apa pun yang mereka Bisa Buat memastikan bahwa senjata kimia apa pun yang tersisa Kondusif, disimpan, dan, tentu saja, Bukan pernah digunakan.”
Dujarric lebih lanjut mengomentari pembebasan tahanan di Suriah, dan menekankan pentingnya menjaga Arsip yang terkait dengan tahanan tersebut “Kondusif” Buat memastikan “akuntabilitas melalui proses peradilan.”
“Kami Ingin memastikan bahwa rekan-rekan hak asasi Sosok kami dapat pergi ke Damaskus secepat mungkin,” katanya, seraya menambahkan bahwa Terdapat “sejumlah mekanisme” yang melibatkan Komisi Hak Asasi Sosok PBB. (Antariska)
Baca juga: Rakusnya Netanyahu, Sesumbar Dataran Golan Punya Israel Selamanya
