AKAN seperti apakah DPR yang baru ini? Pertanyaan itu Lanjut menguar, terutama setelah pelantikan Personil DPR periode 2024-2029 pada Selasa (1/10) kemarin. Apakah kinerja mereka akan berubah atau malah sama saja seperti DPR periode Lewat yang tampak kedodoran menjalankan tiga pilar fungsi mereka, utamanya sisi pengawasan dan legislasi?
Salah satu kunci jawabannya barangkali akan muncul dari keputusan partai pemenang Pemilu 2024, Ialah PDIP, terkait dengan posisi mereka pada pemerintahan nanti. Hingga hari ini Lagi menjadi Rahasia apakah PDIP bakal bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Bukan. Rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati Sukarnoputri pun Lagi berkutat sebatas spekulasi.
Suka Bukan suka, Paras DPR akan ditentukan oleh keputusan itu. Begitu ini PDIP merupakan satu-satunya parpol yang berada di luar koalisi gendut pendukung Prabowo-Gibran. Merekalah yang sebetulnya digadang-gadang publik Bisa mengambil standpoint sebagai oposisi Buat mengimbangi kekuatan besar koalisi pemerintah.
Baca juga : Jadi Mantan Presiden, Lezat?
Kalau PDIP ‘kuat iman’ dan Bukan tergoda masuk koalisi, barangkali parlemen Lagi Mempunyai taji dan sumber daya Buat mengontrol pemerintah. Apalagi, kader andalan mereka, Puan Maharani, juga baru saja terpilih kembali menjadi Ketua DPR. Semestinya PDIP punya keberanian lebih Buat mengambil jarak dari koalisi pemerintah meskipun harus menjadi single fighter.
Tetapi, bila pada akhirnya PDIP memutuskan ikut bersekutu dengan koalisi, secara teori sudah Niscaya Bukan akan Eksis oposan di parlemen. Kerja DPR nantinya mungkin hanya formalitas belaka karena Sekalian parpol di parlemen sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Bukan akan Eksis perlawanan, tak akan muncul daya gebrak, minus kontrol terhadap pemerintah.
DPR berpotensi sekadar menjadi paduan Bunyi yang hanya Paham nyanyian Musik setuju, persis seperti yang digambarkan musikus Iwan Fals dalam lirik Musik Surat buat Wakil Rakyat rilisan 1987 silam. Parlemen yang Semestinya kuat dan berani menggebuk kebijakan pemerintah yang Bukan berpihak pada rakyat Bisa-Bisa malah menjadi parlemen cemen.
Baca juga : Sean Gelael Optimistis Raih Podium di Sao Paolo
Kalau itu yang terjadi, yakinlah DPR baru yang akan bekerja Tamat lima tahun ke depan itu Bukan akan berbeda dengan sebelumnya, bahkan Bisa jadi lebih parah. Ketika DPR berpusat dalam satu kekuatan yang menempel pada eksekutif, kita akan dengan mudah menebak bahwa fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran yang dimiliki DPR bakal Bukan berjalan sebagaimana mestinya.
Dari sisi pengawasan, misalnya. Jangan heran bila kejadian seperti pada Pemilu 2024 Lewat ketika para elite di lingkar kekuasan mempertontonkan pengkhianatan terhadap undang-undang dan konstitusi tanpa kontrol dari parlemen akan terulang Tengah. Begitupun Begitu Eksis kebijakan dan perilaku yang Konkret-Konkret membungkam sekaligus merusak demokrasi, sangat mungkin akan kembali lolos dari pengawasan.
Lewat, dari sisi legislasi. Pembiaran DPR terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang sejatinya bagus dalam konteks kepentingan publik, tapi Bukan berdampak kepada kepentingan mereka atau elite kekuasaan sepertinya akan Lanjut terjadi.
Baca juga : SDN 085 Ciumbuleuit dan SDN 043 Cimuncang Raih Podium Teratas
Begitupun terhadap RUU yang sebenarnya dibutuhkan penegak hukum sebagai suplemen pemberantasan korupsi, tampaknya Bukan akan Eksis Berita Berkualitas. Dengan Variasi dalih, DPR akan melewatkan pembahasan dan pengesahan RUU semacam itu. Tetapi, sebaliknya, giliran RUU-RUU yang berkaitan erat dengan kepentingan oligarki, para legislator sangat gercep membahasnya.
Situasi seperti itu, sekali Tengah, terjadi apabila kekuatan penyeimbang di parlemen betul-betul nihil. Maka itu, seperti di awal tulisan tadi, Buat menjawab pertanyaan bakal seperti apa DPR yang sekarang, salah satu kuncinya Eksis di langkah PDIP.
Betul, Bukan Eksis jaminan juga bahwa ketika PDIP memutuskan menjadi oposan Lewat DPR akan Mekanis menjadi lebih Berkualitas. Siapa, sih, yang Bisa menggaransi pikiran dan omongan politisi? Akan tetapi, setidaknya publik Lagi punya simpanan kekuatan di Senayan, meskipun minoritas, Buat Bisa menyampaikan Bunyi mereka lewat jalur formal di parlemen.
Baca juga : Semangat Juang Jadi Modal bagi Nizar Raih Podium Bali Trail Run Ultra 2024
Muncul pertanyaan, adilkah publik menggantungkan Berkualitas dan buruknya nasib DPR di pundak PDIP sendirian? Ya, adil-adil saja, kalau menurut saya. Toh, PDIP bukan partai kemarin sore yang tak punya basis massa sebagai kekuatan Penting. Loyalitas pendukung menjadi modal PDIP membangun kekuatan hingga disegani Musuh-Musuh politik mereka.
Mereka bahkan sudah teruji sebagai oposisi yang kritis ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Eksis kekuatan, Eksis pengalaman, kurang apa Tengah? Tengah pula PDIP sesungguhnya juga Bisa menabung keuntungan elektoral bila memilih sikap sebagai oposan. Mereka akan memperoleh dukungan Bunyi rakyat sendirian sebagai partai oposisi.
Jadi, Matang publik Bukan boleh berharap kepada partai berlambang banteng itu Buat paling Bukan Membangun Corak dan dinamika di DPR lebih berimbang? Mestinya lumrah saja kalau Begitu ini masyarakat menggantungkan Sekalian itu ke punggung dan pundak PDIP, semata-mata demi mewujudkan parlemen yang kuat, bukan parlemen yang lemah dan cemen.
