Para Kandidat Pilkada Harus Saling Respons Gagasan

Para Kandidat Pilkada Harus Saling Respons Gagasan
ilustrasi Pilkada Jakarta(Dok.Antara)

Member DPR RI Syaiful Huda mengatakan bahwa para kandidat harus saling merespons gagasan rencana program atau kebijakan antara satu sama lain dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar terjadi diskursus di ruang publik.

Dia mengatakan respons tersebut diperlukan agar gagasan yang dilontarkan oleh salah satu kandidat bisa teruji. Kalau suatu gagasan tidak ada respons dari kandidat lain, maka hal itu hanya akan menjadi monolog dan klaim sepihak saja.

“Harus malahan. Harus dikritik dan dipastikan semua program yang dilontarkan objektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan,” kata Syaiful dikutip Antara, Jumat (6/9)

Baca juga : PKB: Jangan Anggap Enteng Pramono-Rano Karno

Dia menyampaikan hal itu berkaitan dengan munculnya respons terhadap gagasan yang dilontarkan oleh para bakal kandidat dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia pun mendukung adanya hal tersebut, walaupun kini penetapan pasangan calon (paslon) belum dilakukan KPU.
 
Menurutnya dalam Pilkada harus terjadi suatu perdebatan yang bisa dilihat oleh publik secara umum. Karena menurutnya Pilkada tidak melulu hanya soal kemampuan logistik saja, melainkan juga beradu kemampuan di level lainnya.
 
“Jadi sekali lagi nggak usah menyerang pribadi, serang lah programnya,” kata Ketua Komisi X DPR RI itu.

Cek Artikel:  KIM Paslon RK-Suswono Diumumkan 19 Agustus

Pada Pilkada Jakarta,  sudah muncul gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh para pasangan calon. Misalnya, bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengngkapkan soal gagasan membangun hunian di atas stasiun dan pasar itu realistis. Ia menyampaikan itu dalam merespons bakal Cawagub Jakarta rivalnya, Rano Karno yang menyebut ide itu bukan solusi utama karena jumlah stasiun di Jakarta yang jumlahnya juga tak begitu banyak.

RK menyatakan poin dari gagasan itu tak bertumpu pada jumlah stasiun. Melainkan, harga lahan di Jakarta yang hari ini semakin mahal.

“Sehingga di mana ada kesempatan lahan-lahan itu didensifikasi untuk perumahan rakyat social housing sesuai juga aspirasi dan arahan Pak Prabowo,” kata RK. (P-5)

Cek Artikel:  Beredar Surat Permintaan Pembahasan Putusan MA ke Komisi II, Ini Penjelasan KPU

Mungkin Anda Menyukai