TIGA kata yang bisa menggambarkan puncak perhelatan peringatan HUT ke-72 NKRI di Istana ialah khidmat, unik, dan impresif. Suasana khidmat muncul saat seluruh lapisan warga bangsa merayakan ulang kekitaan Indonesia. Ikrar proklamasi menjadi negara-bangsa (nation state) yang berdikari dikumandangkan ulang guna mematri kesadaran kolektif jati diri anak negeri.
Keunikan mencuat saat momentum tahunan yang formal dan seremonial berubah wajah menjadi panggung depan kebudayaan. Ragam baju daerah yang dipentaskan menjadi penanda keberagaman sekaligus pesan Indonesia bukan semata Jakarta atau Jawa. Impresi atau kesan memancar dari kesejukan silaturahim para elite bangsa yang berjumpa dan berjabat erat. Hal ini menjadi ‘oasis’ di tengah kering kerontangnya ranah politik kebangsaan kita.
Pola interaksi
Tak dapat disangkal, berkumpulnya Presiden Jokowi dengan para presiden serta wakil presiden di Istana memberikan resonansi sangat positif pada persepsi khalayak. Di antara yang hadir ialah BJ Habibie (Presiden RI 1998-1999), Megawati Soekarnoputri (Presiden RI 2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI 2004-2014), serta hadir pula Try Sutrisno (Wakil Presiden 1993-1998) dan Boediono (Wakil Presiden 2009-2014) meskipun tentu yang menjadi pusat perhatian utama ialah Megawati dan SBY yang lama tak menghadiri peringatan kemerdekaan secara bersama-sama di istana.
Selama 10 tahun SBY menjabat, Megawati tak pernah datang, pun demikian di dua tahun pertama era Jokowi, SBY tidak hadir di lokasi. Wajar jika rentang 12 tahun ketidakhadiran mereka secara bersama-sama menimbulkan asumsi kuat ada jurang pemisah yang menganga lebar di antara para elite yang pernah sama-sama memimpin bangsa ini.
Bagaimana kita memaknai dan menyikapi fenomena ini? Sekalipun ini menggembirakan, kita juga jangan berharap terlalu berlebihan.
Perjumpaan para elite bisa saja kita maknai mulai adanya inisiatif untuk merajut titik temu politik kebangsaan. Definisinya di banyak momentum politik, mereka bisa saling menyaingi, berbeda kongsi bahkan berbeda gagasan dan kepentingan. Tetapi, harus ada jeda, rehat, relaksasi bentuknya kesadaran bahwa mereka bisa duduk bersama, berbincang dalam suasana paguyuban, saling menguatkan terutama di hal-hal yang bisa mengukuhkan ‘rumah besar’ Indonesia. Demokrasi meniscayakan adanya keragaman, termasuk dalam pandangan, sikap, dan posisi politik, bukan sebaliknya menyeragamkan terlebih dengan cara menindas.
Menurut asumsi Helmke dan Levitsky dalam Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda (2004), empat pola interaksi politik akan muncul dan menguat, yakni pola melengkapi (complementary), mengakomodasi (accommodating), menyaingi (competing), dan menggantikan (substitutive). Pola interaksi seperti ini membuat semua pihak wajib menyadari kekuasaannya tak pernah bisa kekal abadi. Selalu ada perputaran kuasa, dan sangat mungkin mandat rakyat akan disematkan pada orang atau partai politik secara bergantian. Kekuasaan dalam demokrasi dibatasi maksimum dua periode lima tahunan, dan setelahnya seorang pemimpin akan kembali menjadi warga biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Oleh karenanya, sudah pada tempatnya jika presiden menjabat tidak jemawa, dan para presiden/wakil presiden periode sebelumnya memiliki kemauan untuk duduk bersama, menguatkan, berbagi pengalaman agar bangsa ini selalu berjalan menuju arah yang benar.
Perjumpaan Megawati dengan SBY bisa jadi simbol dan area panggung depan (frontstage), tetapi memiliki resonansi signifikan dalam perspektif pendidikan politik. Pesan kuat yang muncul ialah rivalitas dalam perebutan kekuasaan dan kepentingan tak harus menegasikan perjumpaan atau silaturahim. Semangat kekitaan wajib melampaui keakuan atau ego pribadi maupun golongan. Perjumpaan ini sangat penting memelihara semangat komunitarianisme yang menjadi basis tradisi masyarakat Indonesia, yakni paguyuban (gemeinschaft) bukan patembayan (gesellschaft).
Paguyuban merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin, bersifat alamiah, dan kekal. Sementara itu, patembayan ialah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang bersifat jangka pendek. Secara sosiologis masyarakat Indonesia sesungguhnya tipe paguyuban. Tradisi berkumpul bersama, bergotong royong, serta bersilaturahim lama menjadi landasan pikir dan gerak warga. Oleh karenanya, seharusnya fenomena kebersamaan presiden dan kepala negara periode sebelumnya bukan barang langka.
Politik keteladanan
Apabila para elite bangsa yang pernah berpengalaman memimpin bangsa ini menyediakan niat baik dan niat politik untuk mencari titik temu, sudah pasti mereka punya rembesan pengaruh ke bawah, ke masyarakat akar rumput yang mendambakan sosok teladan (role model). Secara faktual sosok teladan ini akan berpengaruh besar pada realitas politik kita yang masih dominan bergantung pada politik figur. SBY dan Megawati, misalnya, merupakan sosok-sosok yang memiliki basis pendukung baik di partai masing-masing maupun di masyarakat.
Thomas Carothers, dalam tulisannya Confronting the Weakest Link: Aiding Political Parties in New Democracies, di Jurnal Carnegie Endowment in International Peace (2006), mendeskripsikan partai di Indonesia sebagai organisasi yang sangat leader centric yang didominasi suatu lingkaran kecil elite politisi. Partai sangat bergantung pada tokoh utamanya, jika patronnya bertemu dan membuka komunikasi politik dengan kekuatan lain, bisa dipastikan akan berpengaruh juga pada kelompok politiknya.
Pemerintahan yang saat ini dipimpin Jokowi butuh masukan, kritik, silaturahim dengan para tokoh senior berpengalaman. Indonesia setelah berusia 72 tahun ini harus berjalan bersama menuju perubahan yang lebih baik. Terlalu banyak stigma yang melekat mewarnai rezim berkuasa di Indonesia. Banyak Indonesianis yang menyatakan salah satu problem mendasar Indonesia ialah sentralitas kekuasaan yang menguat pada pribadi, kelompok, atau institusi tertentu. Willner, misalnya, pernah menyebutnya sebagai ‘neopatrimonial rezim’, Karl D Jackson ‘bureaucratic polity’, William Liddle mengistilahkan ‘personal rule’, dan McDougall menyebutnya ‘technocratic state’.
Kini, Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan wajah baru model participative government. Menurut Guy Peter (2001), model ini berupaya memberikan ruang pelibatan masyarakat dalam peningkatan kemampuan birokrasi dan pelayanan. Jokowi sudah memulai iktikad dan upaya mengelola pemerintahan lebih terbuka. Dalam pidato kenegaraan Agustus 2017 di Sidang MPR/DPR/DPD, Jokowi mengatakan pemerintahannya di tahun pertama meletakkan fondasi pembangunan, tahun kedua akselerasi kinerja pemerintahan, dan tahun ketiga pemerataan pembangunan ekonomi, politik dan ideologi, sosial serta kebudayaan. Hal ini tecermin juga dari slogan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 Ayo Kerja (2015), ke-71 Kerja Konkret (2016), dan ke-72 Kerja Serempak (2017). Kebersamaan menjadi kunci bagi pemerintahan Jokowi atau siapa pun setelahnya. Paradigma kepemimpinan sudah jauh berubah, dari supremasi otoritas personal ke pola pemimpin yang menggerakkan (transformative leader).
Klub presiden
Sudah waktunya presiden dan para presiden periode sebelumnya membentuk perkumpulan kebersamaan sesama mereka. Ini bukan hal yang berlebihan dan juga sangat realistis karena ada contoh yang bisa kita jadikan cerminan seperti yang dilakukan presiden dan para mantan presiden di Amerika. Sekalipun tradisi demokrasi kita tak sama persis dengan di Amerika, tetapi dalam hal klub presiden ini kita bisa mengikuti jejak mereka.
Dalam tradisi Gedung Putih dikenal adanya The Presidents Club. Nancy Gibbs dan Michael Duffy, penulis buku The Presidents Club: Inside The World’s Most Exclusive Fraternity (2012), menggambarkan bagaimana hubungan dan komunikasi di antara Presiden Amerika Perkumpulan berjalan. Kanal tukar pemikiran antarpresiden dan presiden periode sebelumnya memungkinkan dilaksanakan sekalipun mereka berbeda partai politik. Inisiatif The Presidents Club dibentuk saat pelantikan Dwight Eisenhower oleh Harry Truman and Herbert Hoover, 20 Januari 1953. Para elit bangsa yang pernah memimpin ‘wajib’ membantu presiden penggantinya atau presiden berikutnya. Mereka menyediakan diri untuk memberikan sumbangsih terhadap bangsa dan membantu presiden yang sedang bertugas. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan menyediakan diri sebagai tempat konsultasi presiden yang sedang berkuasa.
Indonesia sangat bisa mewujudkan inisiatif seperti ini. Penulis mengusulkan adanya ‘Paguyuban Presiden Republik Indonesia’ jika dibandingkan dengan kata Klub Presiden RI. Kata peguyuban lebih memiliki akar sosiologis di masyarakat kita. Dalam Engkaus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paguyuban memiliki arti perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya. Berkumpulnya presiden dan wakil presiden secara berkelanjutan tidak berarti penyeragaman. Partai mereka boleh beda, kongsi dan kepentingan politik mereka pun tak harus sama, tetapi untuk kemajuan bangsa dan negara, mereka bisa berkontribusi menjadi mitra senior yang memberi masukan pada presiden menjabat agar bisa mengatasi ragam persoalan kebangsaan.
Menurut istilah Grunig dan Hunt dalam Managing Public Relations (1984), tindakan pokok pendekatan ini mengembangkan mutual benefit (keuntungan bersama) dengan komunikasi dua arah (two way symmetrical communication) terutama dari presiden ke para kepala negara periode sebelumnya. Podiumnya harus menjadi panggung bersama bukan semata-mata dramaturgi salah satu pihak saja.
Yang paling mungkin mengambil inisiatif membentuk Paguyuban Presiden RI ini, tentu saja saat ini ada di Jokowi. Sebagai presiden yang menjabat, Jokowi lebih mudah dan memungkinkan untuk mengundang para seniornya untuk ngobrol, berbagi pengalaman, serta meminta masukan. Apabila paguyuban ini berjalan, ada optimisme Jokowi meninggalkan legacy bagi siapapun yang menggantikannya di kemudian hari. Inisiatif mempertemukan para elit bangsa yang pernah memimpin sudah dilakukan Jokowi, tinggal mengelolanya secara berkelanjutan agar menjadi tradisi silaturahim yang bukan basa-basi. **
