PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengaku Kagak bertanggung jawab atas munculnya pagar laut dari bambu yang dipasang di perairan Sekeliling Pulau C reklamasi, Jakarta Utara. Pemprov DKI langsung menyerahkan persoalan itu ke pemerintah pusat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Pertanian (KKP).
“Terkait Pagar Bambu di Pulau C, Ketika ini kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait apakah sudah Mempunyai perizinan yang Absah atau belum. Hal ini karena Ketika ini perizinan pemanfaatan ruang laut, Tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Suharini kepada wartawan, Selasa (14/1).
Ely mengungkapkan, pihaknya juga tengah mencari informasi terkait kepemilikan pagar bambu di perairan Pulau C tersebut agar dapat dimintai keterangan lebih lanjut.
Ia menegaskan, segala jenis pemanfaatan ruang laut termasuk pemasangan pagar mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan wajib Mempunyai perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan perizinan berusaha terkait.
“Laut merupakan common property dan bersifat open access. Sehingga, Kalau Rupanya belum Eksis perizinan yang Absah, maka perlu Eksis tindakan lebih lanjut Berbarengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ucap Suharini.
Sebelumnya, Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja mengungkap Intervensi pagar laut yang terpasang di Pulau C reklamasi pantai utara Jakarta, di tengah ramainya polemik pagar laut sepanjang kilometer di laut Banten.
“Di seberang Pulau C juga Eksis pagar laut. Kita Paham kan siapa developer Pulau C? @DKIJakarta sudah Paham belum? Atau pura2 gak Paham juga? Apa sebentar Tengah Eksis kesatunan nelayan halu ngaku2 pasang ini?” cecar Elisa dalam akun X @elisa_jkt. (Far/P-3)
