PUTRI mantan perdana menteri miliarder Thaksin Shinawatra, Paetongtarn Shinawatra, telah disetujui sebagai perdana menteri Thailand berikutnya setelah mendapat cukup dukungan dari anggota parlemen. Paetongtarn, 37, akan menjadi perdana menteri termuda yang memimpin negara tersebut.
Pengangkatannya pada Jumat (16/8) menyusul negosiasi sengit selama 24 jam dan didasari keputusan pengadilan yang menggulingkan mantan perdana menteri Srettha Thavisin. Dia anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir dari tokoh politik kelas atas yang memecah belah, Thaksin Shinawatra.
Bapaknya digulingkan dalam kudeta pada 2006 namun tetap sangat berpengaruh dalam politik. Paetongtarn ialah anggota keempat keluarga Shinawatra yang menjadi perdana menteri.
Baca juga : Pekan Depan Thaksin ShinawatraDapat Hirup Udara Segar
Abang ipar Thaksin, Somchai Wongsawat, sempat menjadi perdana menteri pada 2008. Kerabat perempuannya, Yingluck Shinawatra, menjadi perdana menteri dari 2011 hingga 2014. Bagus Somchai maupun Yingluck dipaksa turun dari jabatannya berdasarkan keputusan pengadilan.
Paetongtarn juga menjadi perempuan kedua yang memimpin Thailand, setelah Yingluck. Dia diharuskan mendapatkan 247 suara dari 493 anggota yang saat ini berada di parlemen untuk dapat meloloskan pemungutan suara.
Paetongtarn, yang belum pernah menjabat di pemerintahan, akan menjabat pada saat ketidakstabilan politik terjadi. Pahamn lalu, Thaksin kembali ke Thailand mengakhiri masa pengasingan selama 15 tahun, setelah membuat kesepakatan yang tidak terduga dengan mantan musuh-musuhnya di kalangan militer royalis atau perjanjian kontroversial yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh banyak pemilih.
Baca juga : Jelang Bebas, Thaksin Tersangkut Penghinaan Kerajaan Thailand
Musuh lama dipersatukan oleh musuh bersama: partai muda yang populer, Move Forward, yang memperoleh suara terbanyak setelah menjanjikan reformasi untuk menjadikan Thailand lebih demokratis dan menghancurkan monopoli besar.
Putusan pengadilan pada Rabu yang memecat Srettha dari jabatannya telah menggarisbawahi sifat rumit dari pengaturan ini. Srettha memimpin negara itu kurang dari satu tahun dan merupakan perdana menteri Thailand keempat dalam 16 tahun yang diberhentikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Dia dinyatakan melanggar konstitusi dengan menunjuk seorang menteri yang pernah menjalani hukuman penjara.
Seminggu sebelumnya, pengadilan membubarkan partai Move Forward karena janjinya mereformasi undang-undang lese majesty yang ketat di negara tersebut.
“Dalam kurun waktu satu minggu, pengadilan telah mencabut hak pilih lebih dari 14 juta pemilih dengan membubarkan partai pilihan mereka dan menggulingkan perdana menteri yang dipilih secara demokratis,” kata Napon Jatusripitak, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura. Menurutnya, putusan tersebut sama saja dengan kudeta yudisial. (The Guardian/Z-2)
