KETUA Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta mengeluhkan Grup pelanggan rumah susun ditempatkan sebagai K III bersamaan dengan gedung bertingkat komersial, seperti perkantoran, pusat perdagangan, kondominium, dan gedung komersial lainnya yang kenaikan tarif air bersihnya mencapai 71 persen dari Rp12.550 menjadi Rp21.500.
Menurut Adjit, secara hukum di Indonesia Enggak dikenal istilah apartemen, tapi rumah susun (Kepada hunian). Disamping itu, dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 37 tahun 2024, tentang Tata Langkah Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Lumrah Daerah Air Minum Jaya, khususnya pasal 10, menyebutkan Grup pelanggan PAM Jaya, terdiri atas: Grup I, II, III, dan Spesifik.
“Harusnya PAM Jaya itu baca Pasal 12, ayat (1) yang menyebutkan: Grup II sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, menampung jenis pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum Kepada memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar tarif dasar. Meski kami di gedung bertingkat, kan juga adalah rumah tangga yang menggunakan air dari PAM Jaya Kepada kebutuhan sehari-hari,” kata Adjit melalui keterangannya, Rabu (19/2).
Adjit menilai lebih Benar Apabila Member pelanggan rumah susun, khususnya yang Mempunyai fungsi dan peruntukkan sebagai hunian, yang merupakan pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum Kepada memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari masuk dalam Grup II (K II).
”Kalau kami dikelompokkan di K III itu Enggak Benar, bahkan zolim, karena menyamakan kami dengan pusat perbelanjaan dan gedung komersial lainnya. Makanya Pasal 13 dalam Pergub itu dibaca dong. Hukum (peraturan) itu harus menyesuaikan perkembangan di masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Member Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo mengatakan, PAM Jaya mengenakan kenaikan tarif 71,3% di bulan Januari 2025 kepada para penghuni apartemen dan kondominium serta industri dan niaga lainnya termasuk motel, hotel bintang 1-5 berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 730/2024.
Tetapi Kepgub 730/2024 tersebut, ungkap Francine cacat formil. Sesuai aturan harus Terdapat Kepgub di tahun 2023 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas Dasar air minum PAM Jaya, tetapi Enggak ditemukan. Yang Pandai ditemukan adalah Kepgub tahun 2022 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas Dasar Kepada tahun 2023.
”Konsepnya kurang lebih kalau diketenagakerjaan bahwa harus Terdapat penetapan upah minimum terlebih dahulu yang menjadi landasan batas Dasar upah pekerja,” Terang Francine.
Selain itu, lanjutnya, Kepgub 730/2024 cacat hukum karena kesalahan Pengelompokkan pelanggan yang melanggar Permendagri 21/2020 dan Pergub 37/2024 di mana penghuni apartemen (rumah susun) dan kondominium ditetapkan sebagai pelanggan komersial K III (industri/niaga) yang diharuskan membayar tarif penuh, sedangkan mereka Sepatutnya di K II (rumah tangga/hunian) yang membayar tarif dasar.
Francine mengatakan, kenaikan 71,3% menjadi Rp 21.500 (dari semula Rp 12.550) melanggar tarif batas atas air minum PAM Jaya yang berdasarkan rumus aturan Sepatutnya maksimal Rp 20.269/m3.
Di lain sisi, Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Gading Nias Residences Edison Manurung mengkritik keras pernyataan Member Komisi B, DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan (DPIP) Pandapotan Sinaga yang mengatakan penghuni apartemen Enggak berhak menerima subsidi air. Pandapotan juga menyatakan, subsidi air harus disalurkan secara Benar sasaran dan Enggak Kepada kalangan tertentu, seperti penghuni apartemen mewah di kawasan Thamrin atau Kuningan.
Menurut Edison, selama ini pelanggan rumah susun PAM Jaya Enggak pernah disubsidi, malah membayar tarif paling tinggi. Sebaliknya Kaum rumah susun Kepada kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti Gading Nias tetapan dengan tarif golongan rumah susun menengah, bukan rumah susun sederhana sesuai Kepgug 730/2024.
”Kami sudah bersurat Kepada disesuaikan golongan kami, tapi ditolak tuh. Kenapa Member dewan terhormat ini Enggak bela kami? Padahal itu sudah kami sampaikan dalam audiensi dengan mereka. Mereka harus paham dulu persoalan ini Enggak asal ngomong, unit itu rusunami masuk dalam program pemerintah Pembangunan 1.000 Tower jaman wakil presiden Jusuf Kalla. Dan selama ini kami Enggak dapat subsidi dari PAM Jaya, karena kami bayar dengan tarif rumah susun menengah,” tegasnya. (M-3)
