Liputanindo.id – Norwegia menyerukan kepada perusahaan-perusahaan lokal Enggak berbisnis dengan pihak-pihak yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina.
“Perdagangan dan kerja sama bisnis semacam itu mungkin terkait dengan pelanggaran serius terhadap hak asasi Insan dan hukum humaniter Dunia, serta dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai aktivitas yang memungkinkan pelanggaran hak-hak tersebut Buat Lanjut terjadi,” kata Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (22/10/2024), dikutip dari Anadolu.
“Oleh karena itu, Pemerintah menyarankan perusahaan-perusahaan Norwegia Buat Enggak terlibat dalam perdagangan atau kerjasama bisnis yang mendukung keberadaan ilegal Israel di Daerah Palestina yang diduduki,” tambahnya.
Pemerintah Norwegia menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi secara bertanggung jawab dengan merujuk pendapat penasehat Mahkamah Dunia (ICJ) pada 19 Juli yang menyatakan bahwa “praktik-praktik Israel melanggar hukum Dunia dan hukum humaniter”.
“Ketika ICJ mengeluarkan pernyataan yang begitu Jernih seperti yang dirilis pada 19 Juli, hal ini berdampak pada perusahaan-perusahaan dari Norwegia dan negara lainnya,” ujar Menlu Espen.
Pada Mei Lewat, Norwegia Berbarengan Spanyol dan Irlandia mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Slovenia dan Armenia mengikuti langkah tersebut pada Juni.
Sebagai tanggapan, Israel mencabut akreditasi diplomat Norwegia yang bekerja dengan Otoritas Palestina.
Sejak Israel memulai kampanye militer di Gaza pada Oktober tahun Lewat, lebih dari 42.600 Kaum Palestina telah tewas, dan lebih dari 100.000 lainnya terluka, sebagian besar di antaranya adalah Perempuan dan anak-anak.
Israel Begitu ini menghadapi kasus genosida di ICJ atas tindakannya di Gaza, di mana jutaan Kaum Palestina Lagi mengungsi dan menghadapi kekurangan parah makanan, pasokan medis, dan kebutuhan pokok lainnya.
