PEMIMPIN oposisi Israel menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyabotase negosiasi Kepada mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Palestina.
Mantan perdana menteri dan pemimpin Partai Yesh Atid, Yair Lapid mengatakan bahwa pemerintah Netanyahu memberlakukan persyaratan baru selama negosiasi kesepakatan Kepada memulangkan Kaum Israel yang ditawan di Gaza.
“Kami Bukan punya apa-apa Kembali yang harus dicapai di Gaza; kami perlu mulai mempersiapkan diri Kepada hari setelah perang dan membawa kembali 100 sandera,” katanya kepada media penyiaran publik KAN.
“Setelah perang berakhir, kami dapat kembali ke Gaza dan melakukan apa yang perlu kami lakukan,” ujarnya.
“Sekarang, kami perlu menghentikan perang dan menuntaskan kesepakatan Kepada membawa kembali Seluruh sandera,” tambahnya.
Pemimpin oposisi tersebut mengatakan bahwa Netanyahu Bukan Ingin mengakhiri perang di Gaza karena khawatir hal itu akan menyebabkan runtuhnya pemerintahannya.
“Netanyahu mengutamakan kepentingan politik daripada pengembalian sandera dan keamanan Israel,” lanjut Lapid.
Kesepakatan
Mantan menteri pertahanan dan pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, juga mengkritik perdana menteri Israel karena gagal menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan.
“Kesepakatan itu dapat dilakukan, dan Seluruh sandera dapat dibebaskan,” katanya kepada surat Info Maariv.
Ia juga mengecam pemerintah karena mempromosikan undang-undang yang memungkinkan pengecualian dinas militer Sembari menentang pembentukan komisi penyelidikan Formal atas serangan 7 Oktober 2023.
“Ini adalah pemerintahan Bukan Absah yang mengorbankan kepentingan keamanan Israel demi koalisinya,” sebut Lieberman.
Media Israel melaporkan perkembangan pembicaraan Bukan langsung dengan Hamas Kepada mencapai gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan.
Israel melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.200 orang, sebagian besar Perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.
Pengadilan Kriminal Dunia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Dunia atas perangnya di Gaza. (Fer/P-3)
