Liputanindo.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah tuduhan Hamas soal penambahan syarat baru di proposal gencatan senjata. Netanyahu justru menuduh Hamas menghalangi proses gencatan senjata tersebut.
Kantor Netanyahu mengeluarkan pernyataan resmi sebagai tanggapan bahwa pemimpin Hamas adalah orang yang berusaha mencegah kesepakatan gencatan senjata.
“Israel berpegang teguh pada prinsipnya sesuai dengan usulan awal, jumlah maksimum sandera (yang akan dibebaskan) yang masih hidup, kendali Israel atas Koridor Philadelphia (di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir), dan mencegah pergerakan teroris dan senjata ke Jalur Gaza utara,” demikian pernyataan kantor Netanyahu, dikutip Times of Israel, Selasa (30/7/2024).
Menurut media Israel, syarat terbaru Netanyahu tidak termasuk dalam proposal yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Mei, yang menurut Biden telah disetujui oleh Israel.
Tetapi bantahan Netanyahu sekaligus tuduhan terhadap Hamas juga dibantah oleh pejabat politik senior Hamas Izzat El-Reshiq. Dia membantah kelompoknya telah membuat persyaratan baru, menuduh Netanyahu mengulur-ulur waktu.
“Para mediator menyadari bahwa Hamas menunjukkan fleksibilitas dan sikap positif dan membuka jalan untuk mencapai kesepakatan dan melewati rintangan Israel,” kata Reshiq.
Pejabat Hamas lainnya mengatakan kepada televisi Hamas Al-Aqsa bahwa Netanyahu telah mengajukan persyaratan “mustahil” baru mengenai pengembalian warga Palestina yang mengungsi ke rumah mereka, menolak untuk menarik diri dari penyeberangan Rafah dan garis perbatasan dengan Mesir, dan menolak membebaskan tahanan Palestina yang telah lama mendekam di penjara.
Pada hari Minggu, kepala Mossad Israel David Barnea, Direktur CIA William Burns, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dan kepala intelijen Mesir Abbas Kamel bertemu di Roma untuk membahas upaya gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan.
Pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas yang dimediasi oleh AS, Qatar, dan Mesir gagal menyepakati gencatan senjata permanen yang memungkinkan pertukaran tahanan antara warga Israel dan Palestina.
Sejauh ini, upaya ketiga negara untuk memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas terhambat oleh penolakan Netanyahu terhadap seruan Hamas untuk menghentikan permusuhan.
