Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok MI/Ramdani.
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencatatkan defisit sebesar Rp507,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Bilangan tersebut melebar dari realisasi Defisit anggaran 2023 yang senilai Rp347,6 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB.
“Defisit akhir 2024 terjaga dari yang kita desain di awal dengan level 2,29 persen. Sempat didesain memburuk ke 2,7 persen, Tetapi kita kembalikan ke kondisi Berkualitas,” ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.
Bendahara Negara menjelaskan pendapatan negara pada tahun Lewat sebesar Rp2.842,5 triliun. Bilangan ini setara 101,4 persen dari Sasaran dan naik 2,1 persen dari tahun sebelumnya (year on year/yoy).
Sementara, belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 98 persen dari Sasaran dan melonjak 7,3 persen secara tahunan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok MI/Moch Irfan.
Penerimaan pajak hanya 97,2%
Sri Mulyani kemudian mengungkapkan penerimaan pajak di 2024 hanya mencapai 97,2 persen berdasarkan Sasaran Undang-Undang APBN 2024 yang sebesar Rp1.988,9 triliun. Selain itu, penerimaan bea dan cukai juga Bukan mencapai Sasaran Rp321 triliun, yakni hanya menerima Rp300,2 triliun.
“Penerimaan pajak mengalami tekanan. Bukan mencapai Sasaran awal, tapi lebih Berkualitas dari laporan semester kita. Cerita yang sama dengan bea dan cukai. Bea cukai kita tutup dengan penerimaan Rp300,2 triliun,” terang dia.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2024 terjaga Berkualitas dengan merealisasikan Rp579,5 triliun. Bilangan tersebut melampaui outlook laporan semester yang dibidik sebesar Rp549,1 triliun dan juga melampaui Sasaran awal APBN yang senilai Rp492 triliun.
“Jadi, meski dalam situasi yang begitu rentan, dengan tekanan bertubi-tubi, pendapatan negara Lagi terjaga dengan Rp2.842,5 triliun. Artinya, kita Lagi tumbuh dibandingkan tahun 2023 yang Rp2.783,9 triliun,” kata Menkeu.
