SEBAGAI sebuah wacana saja, penggunaan tenaga kerja asing sebagai tenaga pengawas proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang secara ngotot diinisiasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, sebetulnya sudah tak elok. Alasan, wacana ini memperlihatkan bahwa pemerintah seakan Kagak percaya dengan kemampuan dan keahlian rakyatnya sendiri.
Nah, kini lebih parah Tengah karena wacana itu rupanya dapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Presiden setuju penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas pada proyek IKN Nusantara demi menjamin kualitas. Ia bahkan melontarkan komparasi yang amat Kagak sebanding ketika mengatakan Kagak Mau kualitas proyek IKN nanti seperti kualitas SD inpres.
Sungguh aneh membandingkan dua hal yang sejatinya mungkin Pandai dikatakan ‘berbeda alam’ hanya demi membenarkan sebuah rencana yang Bahkan menihilkan kemampuan bangsa sendiri. Kalaupun mungkin banyak bangunan SD inpres ketika itu yang kualitasnya di Rendah standar, itu bukan karena ketidakmampuan tenaga kerja kita Buat membangun, melainkan karena anggarannya memang Kagak besar.
Kok, tiba-tiba jadi menyamakan kerja membangun SD inpres dengan IKN, apa relevansinya? Yang relevan, mestinya Jokowi membandingkan kemampuan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja domestik. Apakah betul Eksis gap keahlian yang teramat jauh di antara keduanya Tamat pemimpin negara pun Kagak mau memercayakan pengawasan proyek IKN kepada orang sendiri?
Tengah pula, kalau Presiden Kagak percaya dengan kemampuan warganya, bukankah itu menjadi pengakuan bahwa dia gagal membangun mutu sumber saya Mahluk (SDM), kualitas anak bangsa ini? Bukankah Jokowi sendiri yang dulu gembar-gembor mencanangkan program pembangunan SDM di era kepresidenan dia jilid dua ini? Mana hasilnya kalau Buat tenaga pengawas proyek saja Tetap membutuhkan tenaga asing?
Kalau begitu, bolehlah publik menduga-duga bahwa yang dikatakan Jokowi, dahulu, hanyalah janji-janji manis di awal masa jabatan. Selanjutnya, mungkin ia lupa atau pura-pura lupa sehingga tak menjadikan pembangunan SDM sebagai Pusat perhatian kerjanya. Pemerintah sibuk mengejar investasi, sibuk membangun infrastruktur, sibuk mengungkit Bilangan pertumbuhan ekonomi itu Berkualitas, tapi semestinya Seluruh itu juga dibarengi dengan program pembangunan SDM yang Cakap.
Presiden harusnya risau dengan banyaknya tenaga kerja asing yang mengambil pekerjaan di negeri ini. Tetapi, faktanya, ia bahkan tampak Kagak terlalu terganggu dengan kehadiran tenaga-tenaga kerja asing di sejumlah proyek besutan pemerintah. Sebelum proyek IKN, kita Pandai lihat betapa banyak tenaga kerja asing yang dipekerjakan di pembangunan proyek kereta Segera Jakarta-Bandung, misalnya. Tapi Presiden sepertinya santai-santai saja.
Ketidakseriusan pemerintah membangun SDM itu berbanding terbalik dengan ketekunan Presiden Buat ikut Kombinasi dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang Bahkan semestinya Kagak dia lakukan. Demi ia Pusat perhatian cawe-cawe urusan pilpres, sudah tentu program lain yang Kagak Terkenal seperti pembangunan SDM akan terpinggirkan, setidaknya luput dari perhatian.
Ujungnya, seperti sekarang ini, karena gagal membangun SDM, pemerintah selalu mengambil Konklusi instan dan jalan pintas. Dengan semena-mena pemerintah menyimpulkan kualitas tenaga kerja kita hanya selevel mereka yang dulu membangun SD inpres. Karena itu, mereka dianggap tak Layak ikut mengawasi pembangunan IKN. Jalan pintasnya, rekrut tenaga kerja asing. Ampun.
