KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ((PPN/Bappenas) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Penyelenggaraan Musrenbangnas mengacu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Musrenbangnas merupakan Perhimpunan Krusial dan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi antara Kementerian PPN/Bappenas, kementerian serta lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Berkualitas provinsi maupun kabupaten dan kota mendukung perencanaan dan Penyelenggaraan kegiatan guna menopang lima agenda pembangunan dan pencapaian indikator Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi tersebut pada Kamis (15/6) tahun Lampau.Di visi tersebut, Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Dengan demikian, Indonesia dapat keluar dari jebakan, perangkap pendapatan menengah (middle income trap/MIT). Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif melalui tiga area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.
Baca juga : Jokowi dan Internet di Papua Pegunungan
Musrenbangnas 2024 akan melibatkan 38 gubernur dan pejabat terkait dari masing-masing provinsi, para bupati dan wali kota serta pejabat terkait. Musrenbangnas kali ini juga menarik dan strategis bagi Penjabat Gubernur Papua dan Papua Barat beserta jajaran pemerintah provinsi beserta jajarannya serta para bupati. Kemudian para penjabat gubernur di empat daerah otonom baru (DOB) provinsi di tanah Papua beserta para bupati dan wali kota.
Dua penjabat gubernur provinsi induk Yakni Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere beserta penjabat gubernur empat DOB provinsi Yakni Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad.
Karena itu, Musrenbangnas 2024 menjadi momentum strategis bagi para gubernur DOB beserta bupati dan wali kota, termasuk gubernur dari dua provinsi induk beserta jajaran pemerintah setempat. Momentum itu Krusial bagi para pemimpin daerah di wilayahnya masing-masing membuka secara transparan isi hati tanah Papua terkait aneka ketertinggalan daerah di hadapan Jokowi beserta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya, para menteri dan pimpinan lembaga sungguh lebih Mempunyai hati melalui kebijakan dan komitmen anggaran bersumber APBN, Anggaran alokasi Lazim (DAU), Anggaran alokasi Tertentu (DAK), Anggaran Otonomi Tertentu, dan Anggaran Perimbangan konkret demi memajukan masyarakat tanah Papua.
Baca juga : KPK Bakal Panggil Bupati Mimika Eltinus Omaleng Kepada Dipenjara
Kunjungan Presiden Jokowi belasan kali atau Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta jajaran kementerian serta lembaga, Lagi banyak agenda pembangunan yang menyentuh kebutuhan Kaum tanah Papua belum terlihat. Kehadiran para gubernur, bupati serta pejabat terkait di tanah Papua pada Musrenbangnas kali ini Krusial bagi daerah. Kehadiran mereka, para gubernur dan bupati di tanah Papua, juga tentu membawa kerinduan dan Asa akan kemajuan bumi Cenderawasih dalam sejumlah persoalan yang membelit masyarakat selama ini.
Hati Kepada Papua
Upaya mengatasi ketertinggalan tanah Papua sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi di awal pemerintahannya Serempak Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tiga tahun pemerintahannya, Jokowi telah meletakkan dua pola pendekatan dalam upaya membangun Papua. Pertama, pendekatan infrastruktur. Kedua, pendekatan sumber daya Mahluk.
Langkah ini merupakan bentuk kecintaan Jokowi dan Ma’ruf Amin dan diharapkan menjadi fondasi pembangunan di bumi Cenderawasih secara berkelanjutan (sustainable). Artinya, negara sungguh Mempunyai hati melalui Jokowi dan Ma’ruf Amin dan para pimpinan kementerian serta lembaga terkait. Kedua pemimpin ini bergerak lebih jauh dalam paradigma pembangunan nasional bukan Jawa atau Sumatrasentris.
Baca juga : G-nesia Sambut Berkualitas Bergabungnya Jack Komboy
Karena itu, pembangunan harus berkiblat Indonesiasentris. Tak berlebihan sejak awal pemerintahannya, Jokowi-Ma’ruf Amin sungguh menggunakan hati dan berkomitmen membangun Indonesiasentris yang dimulai dari tanah Papua. Lahirnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat merupakan kebijakan pemerintah bagi tanah Papua.
Di tingkat implementasi Inpres tersebut diharapkan Kepada mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, Benar, Pusat perhatian, dan sinergi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Meski demikian, berbagai kebijakan pemerintah di tanah Papua Lagi perlu Lanjut dimaksimalkan dan diharapkan momentum Musrenbangnas tahun 2024 menjadi pintu masuk negara lebih sungguh membangun tanah Papua dengan hati.
Paling kurang Terdapat sejumlah aspek Krusial yang perlu menjadi sentra perhatian kementerian dan lembaga terkait guna memajukan tanah Papua. Pokok-pokok pikiran strategis perlu disampaikan dalam konteks pembangunan nasional, terutama di Kawasan tanah Papua yang Mempunyai keunikan geografis dan tantangan sosial-ekonomi tertentu. Kita Paham, Musrenbangnas kali ini Mempunyai peran krusial dalam menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.
Baca juga : 2 Pembunuh Personel Polres Yahukimo Bripda Oktavianus Lanjut Diburu
Pertama, dalam konteks tanah Papua Musrenbangnas 2024 dapat dijadikan sebagai platform strategis guna memastikan kebijakan dan program pembangunan di tanah Papua dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini Krusial sekaligus Kepada memastikan bahwa Seluruh intervensi pembangunan berlangsung efektif dan mencapai Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan.
Kedua, Perlindungan orang Asal Papua. Dalam Musrenbangnas kali ini, isu Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Asal Papua harus menjadi salah satu agenda pembahasan. Ini termasuk memastikan akses masyarakat ke berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak.
Ketiga, subsidi penerbangan. Program subsidi Kepada penerbangan, terutama ke Kawasan pegunungan Papua adalah strategi Krusial Kepada menekan biaya logistik yang menjadi salah satu penyebab inflasi lokal. Pengadaan subsidi ini membantu menstabilkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan barang kebutuhan pokok serta Mempunyai Pengaruh turunan dalam menurunkan Nomor stunting dengan memperbaiki akses ke nutrisi yang lebih Berkualitas.
Keempat, pengembangan infrastruktur jalan. Penyelesaian jalan Trans Papua sangat vital karena akan membuka aksesibilitas dan konektivitas antar kabupaten di Papua Pegunungan, misalnya. Pembangunan infrastruktur jalan Tak hanya akan memudahkan mobilitas barang dan jasa, tetapi juga mengurangi isolasi beberapa Kawasan, yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tersebut.
Kelima, pemerintah pusat melalui perusahaan telekomunikasi perlu membangun infrastruktur telekomunikasi kabel optik Dasar tanah yang dapat menghubungkan sejumlah Kawasan di tanah Papua sebagai upaya pendekatan pelayanan pemerintah kepada rakyat lebih efektif di bidang telekomunikasi. Pihak swasta lain juga perlu dipertimbangkan serius Kepada ambil bagian dalam proses penyediaan layanan telekomunikasi tersebut.
Keenam, dorongan Kepada pembangunan secara holistik. Upaya Kepada membawa pembangunan yang merata, khususnya di Kawasan pegunungan Papua yang Tak Mempunyai akses laut, memerlukan perhatian Tertentu terhadap aspek transportasi udara dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dalam konteks ini, Musrenbangnas harus memastikan bahwa Seluruh pihak terkait, Berkualitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil, terlibat aktif dalam proses perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di tanah Papua.
Pendekatan holistik dan inklusif ini Krusial Kepada memastikan bahwa pembangunan membawa manfaat Konkret bagi Seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat Asal tanah Papua. Mengapa? Salah satunya, tanah Papua Lagi saja penuh dengan bara. Kekerasan demi kekerasan Lanjut terjadi, korban demi korban Lanjut berjatuhan, Tetapi Berbagai Ragam solusi belum membuahkan penyelesaian. Perlu terobosan luar Lazim Kepada menghadirkan damai di tanah Papua
Apabila beberapa poin yang dikemukakan di atas dikerjakan dengan sungguh-sungguh pemerintah hingga menyentuh kebutuhan riil masyarakat, di sanalah hati negara Kepada tanah Papua melalui para pemimpinnya tertambat. Atau seperti kata Jokowi dalam beberapa pidatonya, “Papua selalu Terdapat di hati saya.”
