DUGAAN korupsi di tubuh anak perusahaan Pertamina yang diselisik Kejaksaan Mulia bak bola salju yang Maju menggelinding. Harus diakui, kasus yang terkait dengan tata kelola minyak dan bahan bakar minyak itu Membangun kepercayaan publik terhadap Pertamina tergerus.
Wajar Kalau kepercayaan publik rontok. Itu disebabkan sebagian publik merasa tertipu oleh konsumsi BBM pertamax yang diduga sebenarnya ialah pertalite. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Mulia, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli pertalite Buat selanjutnya dioplos di depo menjadi pertamax. Pada Ketika pembelian, pertalite dibeli dengan harga pertamax.
Kalau modus itu Betul adanya, negara Terang amat dirugikan dengan perbuatan para tersangka. Begitu pula dengan rakyat sebagai konsumen langsung pertamax. Mereka merasa telah ditipu mentah-mentah karena membayar lebih mahal Buat sesuatu yang Kagak Sebaiknya mereka bayar seharga itu.
Padahal, ikhtiar menggunakan pertamax bukanlah Buat gagah-gagahan, melainkan demi menjaga umur mesin kendaraan agar lebih awet dan tahan Lamban. Selain itu, pertamax dipilih karena Kagak Mau memakan subsidi yang ditujukan bagi pengguna pertalite.
Kita menghargai upaya kejaksaan Buat Maju mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina itu. Kita juga perlu mengingatkan agar hukum Betul-Betul ditegakkan atas dasar prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Jangan Tiba Terdapat upaya yang menunjukkan bahwa langkah Kudus-Kudus negara dari aksi lancung itu berlangsung suam-suam kuku, hanya panas di awal, dingin di tengah, Lewat membeku di ujung.
Penegak hukum mesti Dapat membuktikan bahwa Intervensi mereka terkait dengan nilai kerugian negara, misalnya, Betul adanya dan bukan mengada-Terdapat. Pun, segala pernyataan terkait dengan modus dan berbagai Langkah lancung yang digunakan mesti Dapat dibuktikan secara gamblang.
Tanpa kejujuran, keterbukaan, dan prinsip keadilan yang terjaga, Dapat saja muncul Variasi spekulasi liar yang Bahkan Dapat melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Publik mesti diyakinkan bahwa upaya Kudus-Kudus di tubuh Pertamina terkait dengan tata kelola minyak mentah dan BBM memang diperuntukkan menghilangkan tikus, bukan membumihanguskan lumbung.
Selama ini publik kerap bertanya-tanya apakah BBM yang mereka beli sesuai dengan standar yang disebutkan. Itu disebabkan pada akhir tahun Lewat, misalnya, muncul keluhan dari puluhan pemilik kendaraan yang mengalami tiba-tiba kendaraan mereka Tewas mesin setelah mengonsumsi BBM keluaran Pertamina. Ketika itu, Pertamina sudah menegaskan bahwa BBM mereka sesuai dengan standar dan diperiksa secara periodik.
Tetapi, sebagian besar publik Kagak percaya begitu saja. Apalagi fakta menunjukkan bahwa Terdapat kerusakan alat penyaring BBM di kendaraan yang Membangun mesin Mandek. Celakanya, kasus tersebut Kagak Hanya satu atau dua, tapi hingga puluhan dalam waktu berdekatan dengan keluhan yang sama.
Kita tentu Kagak Dapat menyalahkan mereka yang kecewa. Bahkan Pertamina yang harus peka atas apa yang tengah dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, ketika Direktur Primer PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri kemarin meminta Ampun kepada masyarakat atas kasus korupsi, publik tentu akan mengapresiasi.
Tetapi, meminta Ampun saja Kagak cukup. Setelah permintaan Ampun, kasus itu mesti menjadi momentum bagi Pertamina Buat memulihkan kepercayaan rakyat. Kudus-Kudus atas perilaku lancung dalam soal tata kelola minyak mentah dan BBM mesti berlangsung sistemis dan konsisten.
Hanya dengan aksi Konkret, Pertamina akan berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah terkikis. Dengan begitu, Pertamina Kagak selalu mulai dari Kosong, seperti slogan mereka Ketika mengisi BBM.
