Liputanindo.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang berasal dari Berbagai Jenis Perkumpulan buruh.
Merespons itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa keadilan Lagi Terdapat. “Bahwa keadilan itu Lagi Terdapat. Kami sangat terharu dan mengapresiasi para hakim MK. Bukan Terdapat dissenting opinion (pendapat bereda) pada hari ini,” kata Said Iqbal Demi ditemui usai sidang pengucapan putusan di Gedung I MK, Jakarta, Kamis kemarin.
Sadi menyoroti bahwa sembilan hakim konstitusi Mempunyai Bunyi yang bulat dalam mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh. MK mengabulkan pengujian konstitusionalitas 21 Kebiasaan pasal di dalam UU Ciptaker.
Selain itu, Said juga menggarisbawahi perintah MK kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, Buat segera menggodok UU ketenagakerjaan yang baru.
“Perintahnya paling Pelan dua tahun ke depan itu Terdapat satu UU yang baru yang mengatur tentang dunia ketenagakerjaan, tentang kita. Karena sekarang ini di Omnibus Law (UU Ciptaker) nasib kita diatur pemilik modal, ya, enggak nyambung,” kata dia.
Lebih lanjut, Said meminta agar DPR betul-betul menjalankan amanat putusan MK, dengan Bukan menafsirkan selain yang ditafsirkan Mahkamah.
“Bapak Presiden Prabowo, tolong rakyat, bantu rakyat, hormati rakyat. Rakyat telah mendapatkan keadilan di MK, melalui partai buruh dan Perkumpulan buruh yang telah menang. Jalan hukum telah kami tempuh, jalan gerakan telah kami ambil. Hormati putusan ini, jangan ditafsirkan lain,” ucapnya.
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi dalam Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Perkumpulan Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Perkumpulan Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Perkumpulan Pekerja Indonesia (KSPI).
Pada amar putusannya, MK mengabulkan pengujian isu konstitusionalitas 21 Kebiasaan pasal dalam UU Ciptaker yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerjaan alih daya (outsourcing), cuti, upah, pemutusan Rekanan kerja (PHK), dan pesangon.
Selain itu, MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang Buat membentuk UU ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari UU Ciptaker. MK memberi waktu paling Pelan dua tahun.