Metode KPK Menjawab Kritik

KPK Rupanya suka kemewahan. Mereka rapat kerja di hotel bintang 5 di Yogyakarta. Mereka dikritik.

Yang mengkritik mantan orang dalam KPK yang telah berada di luar, tetapi kiranya Tetap merasa orang dalam KPK. Sebuah perasaan yang boleh jadi menunjukkan begitu dalam Kasih mereka kepada KPK.

Kritik itu dibalas dengan fakta yang membelalakkan mata. KPK menjawab, kegiatan serupa juga diselenggarakan di tahun sebelumnya. Kegiatan itu pun diikuti ‘orang dalam’ KPK yang sekarang telah menjadi ‘orang luar’ KPK yang ‘dari luar’ mengkritik ‘ke dalam’ KPK.

Kalau dahulu ikut menikmati ihwal yang sekarang dikritik, kiranya inilah Teladan inkonsistensi. Bila Benar demikian, kritik atas rapat kerja di hotel mewah itu bukanlah Aktualisasi diri Kasih, melainkan Aktualisasi diri yang kiranya mengandung kebencian.

Rapat kerja yang dikritik itu berlangsung 27-29 Oktober 2021 di hotel bintang 5, Sheraton Mustika Yogyakarta. Agendanya antara lain pemaparan Ignasius Jonan mengenai Strategic Learning: Transformasi Organisasi Menuju Purpose-Driven Organization, pemaparan sistem akuntabilitas kinerja KPK, dan rapat pemusnahan hasil sadapan yang Bukan relevan. Rapat serius itu juga diselingi dengan acara yang ringan-ringan, seperti lomba Ciptaan tumpeng, hiburan musik di sebuah resto, Lampau wisata bersepeda yang berakhir di sebuah rumah makan yang Tertentu disewa.

Cek Artikel:  Miskin Penemuan, Pemda belum Independen

Kritik atas kemewahan itu juga dilontarkan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM. KPK mestinya menjadi teladan kesederhanaan bagi instansi lain. KPK sebagai lembaga antirasuah mestinya menunjukkan empati pada masyarakat di masa pandemi yang sulit ini. Apa jawab KPK?

Hotel bintang lima kalau tarifnya bintang tiga, kenapa Bukan? Jawaban lain, kadang-kadang pejabat struktural juga harus menarik diri. Retreat. KPK mengumpulkan Segala pejabat struktural Buat membangun kebersamaan, menyatukan persepsi, apa yang harus dilakukan ke depan.

Terdapat juga jawaban KPK mengenai penggunaan anggaran negara. Bukankah kemewahan raker itu dibayar dari pajak? Menurut KPK, kegiatan rapat KPK di luar daerah ini berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah, khususnya di sektor pariwisata yang terpukul akibat pandemi. Bukankah Yogya termasuk destinasi wisata?

Cek Artikel:  Tengah-Tengah Utang

Demikianlah KPK menjawab kritik dengan posisi ‘defensif’. Terdapat jawaban ‘klise’ (menyamakan persepsi). Terdapat jawaban ‘pembenaran diri’ (pemulihan ekonomi nasional). Terdapat jawaban ‘menyerang balik’ pengkritik (kegiatan ini sebelumnya juga diikuti yang mengkritik).

Yang paling konyol ialah jawaban pimpinan KPK yang mengatakan bahwa rapat kerja Jenis itu juga dilakukan lembaga pemerintah. Di lembaga lain terjadi korupsi. Apakah orang boleh mengatakan hal yang sama terhadap KPK? Sebuah analogi yang Jelek.

KPK memang jarang dikritik. Dia lebih sering dipuji. Dia satu-satunya lembaga kepublikan yang dipercaya. Begitu tinggi kepercayaan publik akan ‘kebersihan’ dan ‘kejujuran’ KPK Tamat KPK dicandrakan mendekati malaikat.

Lampau, terjadilah perubahan undang-undang tentang KPK yang antara lain menghadirkan eksistensi Dewan Pengawas serta mengharuskan karyawan KPK berstatus ASN. Kritik pun datang bertubi-tubi terhadap KPK, khususnya dari mantan ‘orang dalam’ yang telah menjadi ‘orang luar’ karena tak lolos seleksi menjadi ASN.

Cek Artikel:  Selow aja Hadapi Trump

Kritik tentu Berkualitas bagi kesehatan lembaga kepublikan yang mana pun termasuk KPK. Sebaliknya, Metode menjawab kritik dan substansi jawaban atas kritik memperlihatkan kematangan dan kearifan mereka yang dikritik.

Lanjut terang sejauh ini KPK Rupanya tak kuat menghadapi kritik. Mereka kayaknya harus sering dikritik agar terlatih dan bijak menjawab kritik. Akan tetapi, jauh lebih Berkualitas bila menjawab kritik dengan perbuatan daripada dengan perkataan. Kiranya tahun depan rapat kerja diselenggarakan di kantor KPK. Bukankah KPK punya dua gedung besar yang bahkan dapat menakutkan siapa pun yang dipanggil ke gedung itu?

Tak hanya kritik yang perlu dijawab dengan perbuatan, tetapi juga Intervensi BPK. Bukankah Intervensi BPK bahwa pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tipikor belum sepenuhnya efektif?

Mungkin Anda Menyukai