BUPATI Majalengka terpilih, Eman Suherman mengaku membutuhkan staf Spesifik dan tenaga Spesialis. Tetapi dia mengaku akan mematuhi keputusan pemerintah pusat.
Seperti diketahui, Badan Kepegawaian (BKN) melarang kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2025 Demi mengangkat stafsus dan tenaga Spesialis. Bahkan BKN pun mengancam kepala daerah yang terpilih Kalau mengabaikan Embargo itu akan mendapatkan Hukuman.
“Kalau saya berbasis kebutuhan, apabila dipandang perlu, ya, butuh,” tutur Eman, Senin (17/2).
Dia mengaku sebenarnya membutuhkan kehadiran stafsus dan tenaga Spesialis Demi Formal menjabat sebagai bupati Majalengka. Keberadaan stafsus maupun tenaga Spesialis ini dibutuhkan apabila tenaga birokrat dinilai Tetap kurang Demi memperkuat kebijakannya melayani kepentingan masyarakat.
“Memang di lingkungan Pemkab Majalengka sendiri terdapat jabatan eselon II Demi tiga posisi staf Spesialis bupati yang mencakup bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, pembanguman, SDM, dan lainnya,” tutur Eman.
Tetapi Demi mewujudkan visi misi Majalengka Langkung Sae atau lebih Bagus Tengah ke depannya sebenarnya membutuhkan keberadaan stafsus, dan tenaga Spesialis bupati.
“Majalengka ke depannya akan semakin ramai, sehingga Kalau menghitung kebutuhan maka tetap membutuhkan adanya stafsus, dan tenaga Spesialis itu,” tuturnya.
Tetapi, dia berjanji tetap akan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. “Kami Niscaya mengikuti aturan main tersebut karena sudah Terdapat peringatan tentang Embargo mengangkat stafsus, dan tenaga Spesialis.”
Pihaknya akan memaksimalkan peran OPD yang Terdapat di lingkungan Pemkab Majalengka Demi melaksanakan tugas sebagai stafsus dan tenaga Spesialis bupati. Termasuk dengan mengoptimalkan tiga staf Spesialis bupati yang diisi oleh pejabat eselon II.
“Peran tiga staf Spesialis bupati hingga OPD Pemkab Majalengka akan dioptimalkan Tengah Demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Majalengka,” tandas Eman.
