MENTERI Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan kembali penolakan tegas negaranya terhadap segala upaya Kepada menggusur penduduk atau mencabut masyarakat dari tanah mereka, dengan menekankan Mesir Ketika ini menampung lebih dari 10 juta pengungsi.
Badr Abdelatty menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa (28/1) dalam sesi Tinjauan Berkala Universal Hak Asasi Sosok di Jenewa, Swiss, di mana ia menyampaikan komitmen Mesir terhadap hak asasi Sosok dan perlindungan pengungsi.
Pernyataan tersebut dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir di Facebook.
Mesir telah berpartisipasi dalam setiap putaran tinjauan sejak proses itu dimulai, termasuk pada tahun 2010, 2014, dan 2019.
Abdelatty menyebutkan bahwa Mesir menerima 372 rekomendasi hak asasi Sosok dalam tinjauan terakhirnya pada tahun 2019, di mana 301 di antaranya telah diterima.
Ia mengatakan pemerintah Mesir telah melakukan upaya signifikan selama lima tahun terakhir Kepada melaksanakan rekomendasi tersebut.
Mengenai pengungsi, Abdelatty menegaskan dedikasi Mesir Kepada memastikan Anggota asing yang tinggal di negara tersebut menikmati hak-hak mereka sebagaimana mestinya.
Ia menyatakan bahwa Mesir telah memikul tanggung jawab besar atas nama komunitas Dunia dengan menampung sejumlah besar pengungsi dan migran ilegal selama bertahun-tahun.
Ia menambahkan Mesir Ketika ini menampung 10,7 juta Anggota asing, termasuk pengungsi dan migran ilegal dari 62 negara.
“Mesir memastikan para pengungsi dan migran Mempunyai akses ke layanan dasar, berintegrasi ke dalam masyarakat Mesir, dan Bukan dikurung di kamp-kamp atau pusat pengungsi,” katanya.
“Saya katakan ini dengan sejujurnya, kapasitas kami Kepada mengakomodasi dan melanjutkan upaya ini berada dalam risiko, terutama mengingat dukungan Dunia yang Bukan mencukupi dibandingkan dengan tekanan yang kami hadapi,” tambahnya.
Abdelatty menegaskan kembali sikap Lamban Mesir yang menentang segala bentuk pemindahan paksa atau mendorong pemindahan penduduk, Bagus secara sementara maupun permanen.
Ia mengatakan tindakan semacam itu mengancam stabilitas dan merusak Kesempatan perdamaian serta kehidupan berdampingan antarbangsa.
Meskipun Abdelatty Bukan secara spesifik menyebut penduduk mana yang ia maksud, pernyataannya muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan relokasi Anggota Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania. Trump mengutip kurangnya ruang layak huni di Gaza akibat perang Israel sejak 7 Oktober 2023.
Mesir dan Yordania telah menolak gagasan pemindahan Anggota Palestina dari tanah mereka, Bagus secara sementara maupun permanen.
Israel telah membunuh lebih dari 47.000 Anggota Palestina, sebagian besar Perempuan dan anak-anak, di Gaza, di mana Ketika ini gencatan senjata sedang berlangsung.
Serangan tersebut telah menyebabkan kehancuran besar dan krisis kemanusiaan di Area kantong tersebut. (Ant/Z-6)
