KEMISKINAN seperti kelumpuhan yang meruntuhkan harapan, mencegah manusia mencapai potensinya. Bukan ada yang menginginkan hidup dalam kemiskinan. Eksis yang berkata, “Saya tidak perlu menjadi kaya, hanya cukup sejahtera.”
Hidup sejahtera adalah dambaan semua orang karena memungkinkan pencapaian cita-cita, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Sebagai bagian dari ranah ekonomi, kita harus menyadari bahwa kemiskinan harus diatasi dengan melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi daerah tertentu, dan juga memahami peran pemerintah dalam pembangunan yang merata. Memperhatikan kemiskinan di daerah perbatasan, atau terluar, terdepan, dan tertinggal, seperti NTT adalah sangat relevan.
Kemiskinan di NTT
Data pengeluaran konsumsi rumah tangga di NTT pada triwulan III 2020 mengungkap perlambatan pertumbuhan sebesar 2,38%, turun dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 yang tumbuh 4,58%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam berbelanja semakin menurun.
Penurunan daya beli ini disebabkan oleh kelangkaan barang, bukan karena barang itu sendiri tidak tersedia, melainkan karena kendala dalam mengaksesnya dan harga yang tinggi. Situasi ini diperparah oleh geografi dan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat.
Menurut Badan Pusat Tetaptik NTT, pada September 2020, jumlah penduduk miskin di NTT meningkat sebanyak 44,07 ribu orang dibandingkan September 2019, mencapai 1,17 juta penduduk miskin. Ini membuat NTT menjadi provinsi ketiga termiskin di Indonesia.
Peran siapa?
Kemiskinan seringkali terkait dengan ketidakseimbangan antara kemajuan industri. Meskipun banyak perusahaan beroperasi di NTT dengan harapan memberikan lapangan kerja dan memberikan kontribusi kepada pemerintah, tampaknya masih ada kekurangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Perusahaan-perusahaan ini perlu dimonitor secara ketat untuk memastikan kontribusi sosial mereka. Sebagai contoh, NTT memiliki potensi energi panas bumi yang besar, tetapi belum memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat.
Kalau perusahaan swasta atau industri ekstraktif tidak dapat menjadi solusi utama, perlu mencari alternatif untuk mengatasi kemiskinan. Peran pemerintah daerah yang adaptif dan proaktif sangat penting. Tetapi mereka juga harus menjalankan tugas sosialnya dengan baik saat menyerahkan lahan masyarakat kepada perusahaan.
Mereka perlu mempertimbangkan investasi yang menguntungkan masyarakat setempat dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya alam lokal dijaga agar tidak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
Pemerintah daerah mengundang investor, termasuk perusahaan multinasional, yang dapat memberikan kontribusi besar kepada perekonomian. Tetapi, penting juga untuk memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Pemerintah harus menjalankan perannya untuk menyelaraskan industri besar dan UMKM agar dapat berjalan berdampingan. Meskipun UMKM memiliki modal yang lebih kecil, volume besar mereka dapat menjadi kunci mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah.
Biaya desa dapat digunakan untuk mendukung UMKM dan menciptakan desa mandiri. Pemerintah juga harus mengelola distribusi dan promosi produk lokal serta pengembangan pariwisata. Sebagai contoh, untuk mendukung perkembangan UMKM, pemerintah daerah perlu menjalankan tiga langkah kunci.
Pertama, mereka harus aktif memantau dan memberikan dukungan kepada UMKM dengan cara seperti memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia adalah contoh yang berhasil, yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah.
Kedua, kerja sama erat antara pemerintah dan sektor swasta penting dalam membantu UMKM dalam hal pemasaran, distribusi, dan akses pasar. Misalnya, Gojek di Indonesia telah menjalin kemitraan dengan berbagai UMKM untuk mendukung usaha kecil dan menengah di sektor makanan dan layanan.
Terakhir, akses ke teknologi terutama melalui e-commerce dan aplikasi berbasis seluler, sangat membantu UMKM untuk mencapai pasar yang lebih luas. Hal seperti itu yang telah dilakukan oleh Alibaba di Tiongkok untuk mendukung UMKM di perdesaan dalam menjual produk mereka secara daring.
Misalnya di dalam negeri, misalnya upaya Kota Bandung, Jawa Barat yang telah menjadi pusat UMKM yang sukses dengan dukungan dari pemerintah setempat, yang meliputi program pelatihan, akses pasar, dan promosi produk lokal, seperti Gerai Kreatif Bandung yang memberikan eksposur pasar bagi para pelaku UMKM.
Penutup
Kesejahteraan masyarakat NTT tidak hanya tergantung pada perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah, tetapi juga pada kerja sama dan ketahanan masyarakat lokal. Pemerintah dan perusahaan swasta harus bekerja bersama untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Masyarakat NTT memiliki potensi besar untuk bangkit dari kemiskinan jika semua pihak berperan aktif. Mari bersama-sama menjaga dan membangun NTT yang lebih baik. Mari su ketong baku jaga (hidup Bajaga).
