Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) masih rendah. Per Senin, 16 September 2024, jumlahnya baru Rp483 triliun atau setara dengan 41,7% dari total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan di Sistem Informasi Rencana Biasa Pengadaan (SIRUP) yang mencapai Rp1.159 triliun.
Hal itu disampaikan Menperin dalam acara Rapat Kerja seluruh Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha anggota Pokja Tim Nasional Program Bingungkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), di Jakarta, Selasa (8/10).
“Demi catatan di tahun ini sampai dengan 16 September, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) baru membelanjakan Rp483 triliun untuk produk dalam negeri. Ini masih rendah dari total rencana pengadaan PDN,” ungkapnya.
Baca juga : Investasi Apple masih Kurang, IPhone 16 belum Pandai Masuk Indonesia
Agus menyampaikan masih ada waktu bagi pemerintah untuk mengejar belanja pengadaan PDN di tahun ini melalui sinergi Tim P3DN untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri lewat sistem yang sudah terbentuk.
“Oleh karena itu, mari kita optimalkan sistem ini dan tingkatkan realisasi belanja produk dalam negeri kita. Enggak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan produk dalam negeri,” tegas Politikus Partai Golkar itu.
Kementerian Perindustrian, lanjutnya, terus berupaya untuk meningkatkan jumlah produk dengan kandungan TKDN. Ketika ini terdapat 43.724 produk TKDN yang diverifikasi oleh Lembaga Verifikator Independen dan juga terdapat 18.812 produk TKDN dengan penghitungan TKDN khusus Industri Kecil.
Menurutnya, semakin banyak penggunaan produk dalam negeri khususnya memiliki TKDN, investasi akan semakin meningkat, tenaga kerja semakin banyak terserap, dan penerimaan pajak juga akan terus naik.
“Pada akhirnya perekonomian kita akan semakin bertumbuh dan menguat. Inilah hasil akhir yang kita harapkan dari setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk dalam negeri,” pungkas Agus
Menperin kemudian menjabarkan realisasi program P3DN selama dua tahun terakhir. Di 2022, K/L dan pemda telah membelanjakan Rp440,3 triliun untuk PDN. Jumlah ini melampaui target belanja PDN minimal Rp400 triliun sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Pahamn 2022. Di 2023, K/L dan pemda telah membelanjakan Rp582,5 triliun untuk PDN, naik 32,3% dari tahun 2022. (Z-11)
