SEIRING dengan berbagai kekhawatiran soal keberlanjutan gencatan senjata di Gaza, Indonesia disebut-sebut dalam berbagai rencana masa depan kawasan tersebut. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan beberapa waktu Lewat, selain menyepakati kerja sama di berbagai bidang, keduanya juga menegaskan komitmen Kepada mendukung kemerdekaan Palestina.
Kedua kepala negara juga menyatakan keinginan Kepada bekerja sama dalam mendukung pembangunan kembali Gaza, yang menurut Erdogan mengalami kerusakan material setidaknya senilai US$100 miliar (di luar korban jiwa, termasuk anak-anak dan Perempuan) akibat Serangan Israel kali ini.
Tetapi, salah satu yang menarik perhatian publik ialah disebutnya Indonesia dalam rencana kontroversial Kepada melakukan relokasi terhadap penduduk Gaza ke luar Palestina. Nama Indonesia disebut dalam wawancara NBC dengan Steve Witkoff, utusan Tertentu Donald Trump Kepada Timur Tengah. Demi menjelaskan berbagai kerumitan dalam rencana masa depan Kepada Gaza, Witkoff sempat menyebut berbagai pembicaraan di dalam pemerintah AS, termasuk ide Kepada merelokasi penduduk Gaza yang kehilangan tempat hidup yang layak Kepada dipindahkan ke berbagai negara lain, termasuk ke Indonesia.
Relokasi penduduk Gaza sendiri sebenarnya merupakan salah satu rencana yang didesakkan oleh Golongan-Golongan sayap kanan di Israel sejak Pelan Kepada mengambil alih Distrik Gaza. Jadi sebenarnya bukan gagasan yang Pas-Pas baru.
Disebutnya Indonesia oleh Witkoff kemudian diambil sebagai kesempatan Kepada menghidupkan kembali gagasan Pelan tersebut guna mendesak AS dan negara-negara lain, termasuk Indonesia, oleh berbagai media Israel seperti The Times of Israel dan The Jerusalem Post yang Membangun pemberitaan dengan judul besar tentang rencana relokasi penduduk Gaza ke Indonesia.
Para pendengung Israel, seperti Eylon Levi, juga mendorong narasi yang sama di media sosial dengan framing bahwa kalau Indonesia menolak, maka Indonesia Kagak mau membantu Palestina. Padahal, penduduk Palestina yang pernah mengalami Nakba meyakini bahwa relokasi penduduk Gaza merupakan langkah pembersihan etnis, sehingga Bahkan berharap Indonesia menolak rencana tersebut.
Pemerintah Indonesia dengan Segera menegaskan sikap Indonesia terhadap rencana tersebut. Melalui pernyataan Formal, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah RI Kagak pernah memperoleh informasi apa pun, dari siapa pun, maupun rencana apa pun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pascakonflik, juga Menyaksikan bahwa segala upaya Kepada memindahkan Anggota Gaza Kagak dapat diterima. Tetapi, kontroversi ini Lalu bergulir.
PERNYATAAN TRUMP
Beberapa waktu setelah pernyataan Witkoff yang Tetap berhati-hati, Presiden Donald Trump Membangun pernyataan yang lebih kontroversial dengan terang-terangan. Ia menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Gaza Kepada dibangun kembali menjadi sebuah kawasan hunian mewah (‘Riviera’), memindahkan penduduk Gaza (yang disebutnya telah menjadi kawasan yang hancur dengan peradaban yang hilang), dan meminta negara-negara lain seperti Yordania dan Mesir Kepada menerima para penduduk Gaza yang dipindahkan tersebut.
Pernyataan ini dengan segera mendapat kecaman dan penolakan dari Sekjen PBB Antonio Gutteres, para pemimpin negara-negara Arab (termasuk Mesir dan Arab Saudi, kecuali Uni Emirat Arab), dan bahkan sekutu-sekutu AS seperti Eropa. Berbagai faksi Palestina sendiri juga dengan tegas menyatakan kecaman dan penolakan terhadap rencana tersebut.
Meskipun Indonesia Kagak terlalu tampak dalam rencana Trump tersebut karena Trump berfokus pada Mesir dan Yordania, pernyataan Trump juga memengaruhi berbagai elite Indonesia. Terdapat Berita bahwa Eksis segelintir elite Indonesia yang mendorong gagasan ini sebagai kesempatan Kepada mendapatkan Sokongan dan investasi Kepada membiayai berbagai proyek ambisius yang sekarang kesulitan anggaran, sekaligus sebagai jalan Kepada melanjutkan rencana membangun Interaksi diplomatik dengan Israel yang Lalu mendapat penolakan dari publik.
Sebagai Anggota negara, saya menilai bahwa Krusial Kepada menimbang dengan jernih ketiga opsi keterlibatan Indonesia Kepada memastikan bahwa pilihan yang diambil akan membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia, dan pada Demi yang bersamaan konsisten dengan nilai-nilai falsafah dasar negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
Kepada itu, kita perlu menimbangnya setidaknya dengan tiga ukuran: kepentingan pragmatis jangka pendek, kepentingan strategis jangka panjang, serta kesesuaian dengan nilai-nilai dan falsafah yang kita anut sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, satu Unsur lain yang patut dipertimbangkan pemerintah ialah stabilitas politik nasional.
PERTIMBANGAN 3+1
Apabila menggunakan parameter 3+1 tersebut, skenario menerima relokasi penduduk Gaza di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemindahan penduduk Palestina yang dikemukakan Trump merupakan sesuatu yang Kagak memenuhi kriteria sehingga Kagak dapat diterima. Manfaatnya lebih kecil dan belum tentu, sementara madaratnya Terang jauh lebih besar dan lebih Niscaya.
Satu-satunya yang mungkin bernilai positif ialah dari kriteria pragmatis jangka pendek. Terdapat rumor yang mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan janji investasi dari AS dan sekutu Israel lainnya, dan bahkan termasuk dari Israel sendiri Apabila Indonesia mau menjalin Interaksi Formal dengan Israel.
Di masa pemerintahan Donald Trump yang pertama, AS pernah menjanjikan investasi sebesar US$1 miliar Apabila Indonesia mau menormalisasi Interaksi dengan Israel. Beberapa pejabat Indonesia dikabarkan juga telah Berjumpa dengan pejabat Israel Kepada membicarakan kerja sama di sektor pertanian.
Janji investasi yang besar semacam itu tentu menggiurkan bagi sebuah pemerintahan yang Mempunyai ruang fiskal yang sempit karena tagihan utang yang besar sekaligus megaproyek seperti IKN. Per 2025 ini saja, utang Terperosok tempo pemerintah mencapai Rp800,33 triliun. Tahun 2026 juga diperkirakan lebih besar Tengah, Rp803,19 triliun.
Tetapi, patut diingat bahkan potensi-potensi keuntungan jangka pendek ini pun sangat potensial hanya menjadi fatamorgana. Secara rekam jejak, beberapa janji Sokongan AS, seperti yang terakhir dalam skema Just Energy Transition Partnership, sering kali Kagak mewujud dengan optimal.
Dari segi investasi dari swasta pun, para pengusaha AS juga sering sulit berinvestasi di Indonesia meski sudah didorong pemerintahnya karena berbagai Unsur, mulai dari regulasi TKDN, korupsi, dan daya saingnya dengan negara lain seperti Vietnam. Bahkan upaya penyederhanaan berbagai aturan investasi melalui omnibus law saja belum memberikan Pengaruh positif yang signifikan bagi daya tarik investasi Indonesia.
Apalagi, AS juga sedang berkonsentrasi membangun kembali industri domestiknya. Bahkan Ukraina dan Eropa yang merupakan sekutu dekat saja terancam ditinggal. Janji investasi dari sekutu AS dan Israel yang lain juga belum tentu mewujud, sebagaimana berbagai janji investor asing Kepada IKN.
Dengan demikian, bahkan dalam ukuran pragmatis jangka pendek saja keuntungan yang diharapkan belum tentu hadir, meski para promotornya Niscaya menjajakan janji manis Kepada menggadaikan komitmen pada kemanusiaan dan Pancasila.
Dari aspek Pengaruh strategis jangka panjang, sikap Indonesia yang menunjukkan bahwa berbagai pernyataan resminya yang Kukuh menolak pemindahan penduduk Palestina dari tanahnya karena hal tersebut melanggar hukum Dunia, Rupanya Pandai berubah dengan mudah dengan ‘dibeli’, Membangun Indonesia dilihat sebagai negara yang komitmennya Kagak Pandai dipegang serta Pandai dibeli dengan mudah dan murah.
Hal ini tentu bertentangan dengan keyakinan Presiden Prabowo bahwa Indonesia harus menjadi negara yang besar dan Mempunyai harga diri. Apalagi, berbagai kontribusi Indonesia di Palestina pun mendapatkan pelecehan dari Israel. Doctors Without Borders melaporkan bahwa Seluruh alat medis di Rumah Sakit Indonesia dihancurkan tanpa Dalih, kecuali memang mau menimpakan penderitaan pada penduduk sipil.
Dalam sistem Dunia yang semakin Elastis, kesan sebagai negara yang Kagak Pandai dipegang komitmennya, mudah dibeli, dan Kagak Mempunyai harga diri akan Membangun Indonesia kehilangan kepercayaan dari berbagai aktor Dunia yang Krusial. Ini Bahkan akan Membangun Indonesia kehilangan berbagai potensi Kawan di berbagai bidang, Bagus keamanan maupun ekonomi. Dalam ungkapan Jawa, kita menyebutnya golek uceng kelangan deleg.
Dalam kriteria yang ketiga, kesesuaian dengan nilai-nilai, Terang hal itu bertentangan dengan nilai-nilai ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ sekaligus bertentangan dengan hukum Dunia. Berbagai Golongan dalam rakyat Palestina sendiri sudah menyatakan penolakan dengan tegas Kepada rencana pemindahan tersebut.
Sekjen PBB Antonio Gutteres, sekutu-sekutu AS seperti Eropa, dan berbagai pihak juga sudah menyebutkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum Dunia. Kagak Eksis Dalih yang dapat dibenarkan Kepada Membangun Indonesia melanggar hukum Dunia dan nilai-nilai Pancasila.
Di samping itu, Pengaruh domestiknya juga Kagak akan positif. Di tengah upaya Kepada memulai program-program prioritas di awal pemerintahan, Prabowo memerlukan stabilitas politik yang mantap. Mengiyakan keinginan Israel dan AS Kepada merelokasi penduduk Gaza ke Indonesia hanya akan menyulut kontroversi yang Kagak perlu dan mengancam stabilitas pemerintah Prabowo.
PERAN ALTERNATIF
Hanya orang-orang Kagak taat konstitusi, Kagak rasional, cacat moral, sekaligus punya kepentingan Kepada menggoyang stabilitas pemerintahan Prabowo yang akan mendorong Indonesia supaya setuju dengan usul pembersihan etnis berjudul ‘relokasi penduduk Gaza ke Indonesia’.
Daripada menghidupkan rencana yang bertentangan dengan Pancasila tersebut, lebih Bagus bagi Indonesia Kepada menebalkan komitmen Kepada terlibat dalam pembangunan kembali Gaza dan mendorong solusi politik berkelanjutan Kepada kemerdekaan Palestina dan perdamaian kawasan.
Indonesia Pandai mendorong masyarakat Dunia Kepada memaksa Israel membiarkan Sokongan kemanusiaan, termasuk tempat tinggal semipermanen, Kepada masuk ke Gaza. Indonesia juga Pandai bekerja sama dengan berbagai negara lain Kepada mengoordinasikan kontribusi guna membangun kembali infrastruktur Gaza, termasuk membangun dan mengisi dua rumah sakit Indonesia yang dihancurkan Israel.
Indonesia juga dapat berperan dengan memperbanyak beasiswa Kepada dokter dan berbagai profesi lainnya bagi penduduk Palestina, karena terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap para pekerja medis, sebagaimana laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan.
Peran-peran yang lebih positif tersebut lebih konsisten dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Astacita yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo.
