MENTERI Hukum dan Hak Azasi Mahluk (Menkumham) Supratman Andi Agtas meminta anggota Bilik Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendukung sektor industri tekstil yang tengah menghadapi tantangan. Industri tekstil Indonesia harus menghadapi banjirnya barang impor sehingga sulit untuk menguasai pasar domestik.
“Saya titip tidak hanya terfokus pada industri yang berbasis sumber daya alam, tapi juga manufaktur menjadi yang sangat urgen bagi kita karena itu padat karya juga. Mungkin menjadi tantangan teman-teman semua industri tekstil kita sekarang mengalami masalah yang besar,” ujarnya dalam acara Sarasehan Kadin-Menkumham, Minggu (15/9).
Supratman mengatakan kondisi industri tekstil yang sedang menurun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Di sisi lain bantuan dari mitra seperti Kadin sangat penting untuk mencari solusi terbaik menyelamatkan industri tekstil yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja.
Baca juga : Aliansi Tekstil Sebut Barang Impor Ilegal masih Marak
Kadin selalu organisasi yang menjadi wadah bagi pengusaha memiliki peran penting. Menurutnya, selain bisa ekspor, industri tekstil setidaknya mampu menguasai pasar domestik. Buat itu, investasi di sektor tersebut dan dukungan lain seperti substitusi impor bahan baku bisa menghidupkan kembali industri tekstil.
“Minimal kalau kita ingin membangun industri berbasis ekspor setidak-tidaknya satu. Kalau pun kita belum bisa ekspor artinya men subtitusi impor itu sudah jauh lebih bagus dalam membantu pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Supratman mengatakan bahwa pemerintah dan DPR dalam waktu dekat akan mengesahkan APBN di 19 September nanti. Kurang lebih sekitar Rp3.500 triliun anggaran disiapkan termasuk belanja modal untuk stimulus bagi pertumbuhan.
Baca juga : Bea Masuk Impor Tekstil Diperpanjang untuk Jaga Industri Tekstil Nasional
Akan tetapi, porsi APBN itu belum cukup untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di kisaran 5,1%-5,2%. Apalagi, presiden terpilih Prabowo Subianto punya harapan untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8%.
“Oleh karena itu, kehadiran teman-teman pengusaha yang tergabung dalam Kadin ini menjadi dua sisi mata uang, sekalipun beda sisinya tapi satu kesatuan antara pemerintah dan pengusaha,” ucapnya.
Pekerjaan rumah juga masih ada dari sisi politik ketenagakerjaan. Pemerintah mengalokasikan penerimaan PNS setiap tahun hanya sekitar 250 ribu-600 ribu untuk menampung angkatan kerja. Padahal, banyak angkatan kerja yang baru lulus dari perguruan tinggi maupun sekolah menengah.
“Oleh karena itu, pemerintah sangat berharap kalau investasi itu berkembang dan tumbuh yang bisa dilakukan baik oleh usaha besar, kecil, menengah sampai mikro maka pemerintah akan sangat terbantu,” tambahnya.
“Maka saya berharap sekali lagi, saya dulu mendapatkan data kalau kita ingin naik pertumbuhan setiap 1% saja berarti kita membutuhkan investasi antara Rp1.000-Rp1.200 triliun. Ruang fiskal pemerintah sangat terbatas karena itu kehadiran teman-teman tidak hanya untuk belanja modal yang disiapkan pemerintah, tapi investasi dari teman-teman juga sangat diharapkan,” tandasnya. (J-3)
