Liputanindo.id – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG) mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi mundurnya proses pelantikan kepala daerah. Pelantikan dijadwalkan pada Februari 2025.
Menurutnya, proses pelantikan kepala daerah berpotensi tertunda karena adanya gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Belajar dari pengalaman, itu akan Terdapat gugatan-gugutan Tiba di tahap di MK. Sehingga timeline bulan Februari pelantikan itu Dapat molor,” kata BG di Kompleks Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Selain itu, di sejumlah daerah juga diprediksi bakal terjadi pemungutan Bunyi ulang. Tetapi hal-hal tersebut sudah diantisipasi.
“Demi daerah-daerah tertentu Terdapat pemungutan Bunyi ulang dan sebagainya. Nah kita sudah antisipasi Tiba ke sana,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga sudah mengantisipasi sejumlah hal lainnya. Misalnya potensi kerawanan Begitu pilkada hingga isu kotak Hampa.
“Isu-isu lain ya Terdapat beberapa, terkait kotak Hampa itu juga menjadi perhatian kita,” kata BG.
Lebih lanjut, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menekankan soal netralitas. Dia mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum Demi menjaga sikap Independen selama Pilkada 2024.
Dia mengatakan, Pilkada 2024 merupakan pertaruhan nama Berkualitas pemerintah di Rendah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus Lancar dan mengedepankan prinsip jujur dan adil (jurdil).
“Sudah kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara dan aparat Demi harus Independen. Karena ini pertaruhan nama Berkualitas pemerintah,” kata BG.
“Pilkada serentak ini harus Kondusif, Lancar, kemudian jurdil dan kondusif,” pungkasnya.
