KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Senin (4/11), mengumumkan kebijakan tegas terhadap 11 pegawai yang telah ditahan oleh pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran hukum. Keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemenkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.
Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. Nama-nama lain yang mungkin terlibat Begitu ini Lagi dalam proses Pengecekan dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemenkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Pengecekan ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan.
“Dalam kurun waktu maksimal 7 hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Kemenkomdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas Prasangka tak bersalah. Apabila proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap), pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara Kagak hormat.
Menkomdigi mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.
Kemenkomdigi akan Lanjut memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut Apabila ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal. “Informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami,” tandasnya. (RO/Z-2)
