Liputanindo.id JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memberikan Insentif kepada Perum Bulog Kepada pembebasan bea masuk beras impor 600 ribu ton.
“Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kilogram kita akan lakukan Insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti, akan diberikan Kementerian Keuangan,” kata Airlangga dalam keterangan Kemenko Perekonomian, Selasa (7/11/2023).
Baca Juga:
Meski Bersiap Panen Raya, Indonesia akan Impor 22.500 Ton Beras Kamboja
Airlangga menjelaskan Ketika ini cadangan beras di Tempat simpan Bulog per 2 November 2023 sebanyak 1,44 juta ton.
Kepada penambahan pengadaan beras, Bulog membutuhkan tambahan anggaran Ialah Kepada tahap pertama Sekeliling Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, dan Terdapat tambahan terkait distribusi dan lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya Rp19,1 triliun.
”Karena itu, perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan,” kata Airlangga.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan stok cadangan beras di Tempat simpan Bulog segera bertambah 600 ribu ton menjadi Sekeliling 2 juta ton. Sebanyak 600 ribu ton itu merupakan bagian dari pengadaan impor.
Zulhas, sapaan akrab Mendag, mengatakan pemerintah juga memperpanjang masa penyaluran Sokongan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang hanya November 2023.
“Harusnya bansos beras itu Tiba September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut Tiba kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” katanya.
Zulhas mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras, yang belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis pada beberapa waktu Lampau.
Menurut data Kemenko Perekonomian, Sokongan beras akan diberikan yakni sebanyak 10 kilogram kepada 22.004.077 keluarga penerima manfaat (KPM).
Sedangkan, beras Sokongan Kepada mencegah kekurangan gizi kronis (stunting), akan diberikan kepada 1.446.089 keluarga risiko stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sokongan stunting tersebut sejumlah Rp446,242 miliar per kuartal atau Sekeliling Rp892 miliar di semester pertama 2024.(HAP)
Baca Juga:
Bulog Ungkap Biang Kerok Beras Mahal dan Langka
