SERTIFIKASI halal diharapkan menjadi salah satu program prioritas oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih. Hal ini mengingat halal selain Mempunyai dimensi Keyakinan juga Mempunyai nilai ekonomis.
Dalam konteks Keyakinan, sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas muslim, sertifikasi produk halal adalah sebuah keniscayaan. Dalam perspektif ekonomi, halal telah menjelma menjadi industri bisnis Dunia yang bernilai ekonomi besar. Indonesia Mempunyai potensi dan Kesempatan besar Apabila dikelola dengan Berkualitas karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (87,08% atau Sekeliling 246 juta jiwa), tentu Indonesia Mempunyai potensi dan berpeluang menjadi pemain Penting dalam industri halal Dunia Apabila digarap dengan serius.
Penyelesaian berbagai persoalan menjadi hal urgen yang harus dilakukan secara terintegrasi, seperti menciptakan ekosistem industri halal khususnya dalam proses sertifikasi halal, meningkatkan kesadaran pengusaha terutama bagi UMKM dan pemenuhan sumber daya yang berkualitas sebagai penunjang Penting.
Ajaran melakukan gaya hidup halal dan thayyib memang identik dengan umat muslim karena tertuang Terang dalam syariat. Tetapi, dewasa ini, kesadaran tersebut juga menjadi atensi bagi umat beragama lainnya.
Hal itu menunjukkan bahwa halal dan thayyib Mempunyai dimensi nilai universal, sehingga sudah sewajarnya bagi pemerintah Kepada menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya umat muslim terhadap kebutuhan, perlindungan dan kepastian hukum atas konsumsi produk dan barang jasa.
Data dari State of Dunia Islamic Report (SGIER) menunjukkan, dalam kurun waktu 2023/2024, jumlah konsumsi produk halal dunia mencapai US$2,4 triliun. Nomor tersebut meningkat Apabila dibandingkan dengan 2022 yang sebesar US$2,29 triliun.
Fakta ini menunjukkan adanya lonjakan permintaan Dunia terhadap produk halal. Kesempatan ini diperkuat dengan adanya proyeksi dari PEW Research Center yang menyatakan bahwa populasi muslim dunia pada 2030 akan mencapai 2,2 miliar jiwa (26,5% dari total populasi dunia) dengan proyeksi konsumsi produk halal akan mencapai US$4,96 triliun.
Di Indonesia, perkembangan industri halal Lanjut menunjukan tren positif. Berdasarkan Dunia Islamic Economy Indicator dalam SGIER 2023/2024, Indonesia menempati posisi ketiga lebih unggul dari UEA dan Bahrain.
Pada triwulan I 2024 dua sektor Penting industri halal Indonesia Yakni industri makanan dan minuman mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 5,87% dan modest fashion sebesar 3,81%.
Selain itu sektor unggulan halal value chain (HVC) juga mengalami perkembangan sebesar 1,94%.
Besarnya potensi ini, diyakini dapat menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Berdasarkan Indonesia Halal Market Report 2021/2022 industri halal dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$5,1 miliar (Sekeliling Rp72,9 triliun) per tahun melalui Kesempatan ekspor dan investasi.
Tetap berdasarkan Dunia Islamic Economy Indicator dalam SGIER 2023/2024, posisi pertama Tetap dipegang Malaysia disusul Arab Saudi pada peringkat kedua.
Pada 2023, ekspor halal Malaysia mencapai RM5,5 miliar (US$12,5 miliar) dengan menjadikan UEA sebagai tujuan Penting di antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC).
Beberapa komoditi yang mendongkrak nilai ekspor dipengaruhi tingginya permintaan perhiasan, produk minyak bumi, makanan olahan, serta minyak sawit dan produk pertanian berbasis minyak
Demikian halnya dengan Arab Saudi, keseriusan mereka dalam mengambil Kesempatan bisnis industri halal dilakukan dengan menyusun strategi yang signifikan dalam mengembangkan industri halalnya.
Setidaknya hal ini dapat dilihat dari visinya pada 2030 yang akan menjadikan Arab Saudi sebagai pusat produk halal Dunia dengan mengintegrasikan sektor publik dan swasta dalam.
Pemerintah Arab Saudi juga telah mendukung berbagai inisiatif Kepada memperkuat dan melokalisasi industri produk halal secara lokal, serta menyediakan investasi berkualitas.
Penyelenggaraan Perhimpunan Dunia seperti Makkah Halal Perhimpunan juga dimaksudkan Kepada memperluas jangkauan dan memperkuat Rekanan Dunia dalam industri halal.
Pada 2025, konsumsi produk halal Dunia diproyeksikan mencapai sebesar US$281,6 miliar. Tingginya peningkatan dan permintaan produk halal Dunia tersebut Membikin sejumlah negara yang mayoritas penduduknya non muslim seperti Thailand dan Hongkong muslim juga mulai mengambil Kesempatan bisnis.
Pemerintah Thailand misalnya memberikan dukungan terhadap industri halal dengan mendirikan Central Islamic Council of Thailand (CICOT) dan Halal Science Center Chulalongkorn University.
Di Hong Kong, pemerintahnya Membikin satu terobosan dengan menawarkan layanan pariwisata ramah muslim yang sudah dimulai sejak dua tahun dengan memperluas pilihan tempat makan halal dan meningkatkan ketersediaan fasilitas tempat ibadah di seluruh kota.
Tercatat, jumlah restoran bersertifikat halal mengalami kenaikan dari 63 pada 2022 menjadi 142 dan menargetkan menjadi 500 pada akhir 2025.
Sejak Juli 2024, Badan Pariwisata Hong Kong (Hong Kong Tourism Board) telah menjalin kerja sama dengan Board of Trustees dan Crescent Rating Kepada mengadopsi seperangkat Penggolongan, standar, dan kriteria penilaian Kepada sertifikasi halal yang memenuhi standar Dunia sesuai dengan situasi aktual Hong Kong yang mencakup restoran, hotel, atraksi, pusat perbelanjaan, dan MICE Venues.
Fenomena ini menunjukkan adanya pengakuan Dunia terhadap besarnya potensi bisnis industri halal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran halal Dunia, Krusial Kepada menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dengan mengedepankan nilai halal Kepada mendukung gaya hidup sehat dan etis yang dihargai oleh Seluruh orang.
Selain itu, kolaborasi antar negara dalam pengembangan industri halal juga membuka pintu bagi pertukaran budaya dan Penemuan. Produk halal dari satu negara dapat diterima di pasar Dunia, menciptakan Kesempatan ekonomi baru dan meningkatkan pemahaman antarbudaya.
Hal itu berarti bahwa respon positif terhadap kebutuhan industri halal yang melampaui batasan Keyakinan dan negara merupakan langkah maju yang signifikan menuju dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Indonesia dapat mengambil peran strategis Kepada menunjukan kontribusi Konkret dalam mengembangan industri halal secara Dunia.
Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri halal, ditunjukkan dengan penerbitan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan Kepada memberikan jaminan kehalalan bagi produk yang beredar di Indonesia melalui proses sertifikasi yang ketat.
Regulasi ini menjadi Krusial Kepada memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya konsumsi produk yang halal. Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Tetapi demikian, pengembangan industri halal di indonesia Tetap menyisakan sejumlah persolan dan tantangan yang harus diselesaikan. Diantaranya, Tetap terfragmentasinya tata kelola industri halal nasional, termasuk aspek kelembagaan dan aspek standardisasi sertifikasi halal yang relatif belum kuat.
Unsur lainnya Yakni adanya keterbatasan kapasitas sumber daya Mahluk dalam penerapan proses produksi produk halal. Selain itu Unsur terbatasnya pembiayaan atau pendanaan produk halal juga Tetap menjadi kendala dalam mengambangkan ekosistem industri halal nasional.
Menjawab persoalan tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan melibatkan kementerian terkait Kepada ikut terlibat aktif dalam pengembangan industri halal, utamanya bagaimana implementasi proses sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman.
Salah satu kementerian yang terlibat aktif adalah Kementerian Perindustrian yang menyusun kebijakan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan pemberian Insentif fiskal dan non-fiskal bagi industri halal.
Demikian halnya dengan BPJPH melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dimaksudkan Kepada membantu pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya. Strategi ini diperkuat dengan penguatan infrastruktur sertifikasi melalui pengembangan sistem digitalisasi proses pengajuan sertifikasi Kepada memudahkan pelaku usaha.
Strategi selanjutnya ialah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti LPPOM MUI Kepada memastikan produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar halal. Terakhir adalah penguatan kerja sama Dunia salah satunya dengan penandatangan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) pada kegiatan H20-Halal World 2023.
Sebagai negara dengan populasi muslim kedua terbesar di dunia, Indonesia Mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan industri halal Dunia. Sebagai produsen dan konsumen Penting produk halal, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam menetapkan standar sertifikasi halal yang diakui secara Dunia.
Pemerintah Indonesia dapat memperkuat kolaborasi dengan negara-negara lain melalui perjanjian pengakuan Berbarengan sertifikasi halal, memperluas akses pasar produk halal Indonesia ke berbagai belahan dunia.
Pemanfaatan dengan Berkualitas di sektor industri halal ini, juga memberikan keuntungan bagi Indonesia di sektor pariwisata melalui penawaran program yang dapat menarik wisatawan mancanegara dari seluruh dunia dengan menawarkan destinasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan kenyamanan mereka.
Penguatan dan perluasan pasar modest fashion dan kosmetik halal juga Kagak kalah Krusial karena dapat menciptakan Kesempatan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing Dunia. Dukungan kebijakan yang Betul, pengembangan infrastruktur, dan promosi produk halal Indonesia di pasar Dunia akan menguatkan posisi Indonesia sebagai pemain kunci dan dapat meningkatkan daya saing di kancah Dunia Kepada menjadi pusat industri halal dunia.
