PERILAKU koruptif hakim semakin hari semakin mengkhawatirkan. Mereka yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan, nyatanya Lagi gampang tergoda cuan. Di mana sesungguhnya letak kesalahannya? Apakah masalah integritas dan mentalitas yang makin bobrok, atau karena celah dalam sistem peradilan?
Boleh jadi dua-duanya. Tetapi, sejujurnya harus kita katakan, musabab yang pertamalah yang paling mendominasi. Pasalnya, perkara korupsi, suap, atau gratifikasi yang melibatkan hakim, yang belakangan kian bermunculan, semuanya berpangkal pada perilaku kotor para aparat peradilan. Tak terkecuali hakim.
Perilaku lancung itu berkelindan pula dengan Lagi bercokolnya mafia peradilan. Tak mengherankan bila aroma tak sedap kerap meruap dari ruang-ruang sidang di seantero negeri ini. Celakanya, munculnya bau tak sedap mafia peradilan itu Bahkan semakin tinggi intensitasnya akhir-akhir ini.
Setiap terjadi kejanggalan putusan pengadilan, dan kelak memang terbukti Terdapat tangan-tangan kotor yang mengotori putusan tersebut, Begitu itu pula masyarakat selalu diyakinkan bahwa praktik-praktik seperti itu Enggak akan terjadi Kembali. Tetapi, janji tinggal janji, nyatanya kasus serupa Lalu terjadi. Mafia peradilan, alih-alih menyurut, malah makin kuat. Hukum tetap Dapat dinegosiasikan dan diperdagangkan.
Kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum lelet ini, barangkali juga Enggak akan menjadi kasus terakhir alias bakal terulang, selama respons dan tindakan Mahkamah Mulia Biasa-Biasa saja.
Enggak bakal mudah membersihkan perilaku kotor para hakim ketika pimpinan MA hanya sibuk berjanji berbenah dan Rapi-Rapi diri, bikin satgas itu satgas ini, tapi praktik di lapangan tak sekeras omongan. Terbukti, langkah yang ditempuh MA selama ini sama sekali Enggak Manjur dalam mencegah praktik suap yang melibatkan hakim dan panitera.
Karena itu, MA kiranya perlu melakukan langkah radikal Demi memastikan lembaga yudikatif Rapi dari perilaku kotor. Pada Begitu bersamaan, lembaga tersebut mesti melakukan revolusi dalam pembinaan hakim-hakim.
Tanpa langkah radikal, mustahil dunia peradilan di negeri ini Rapi. Tanpa revolusi integritas hakim, para hakim akan Lalu menjadi penjaja hukum, bukan penjaga hukum.
Salah satu langkah yang tergolong radikal itu ialah dengan melibatkan pihak luar dalam membenahi peradilan. MA tak perlu malu, apalagi kalau kemudian menolak saran itu, lantaran merasa Arogan bahwa mereka Pandai membersihkan ruang-ruang pengadilan dengan tangan sendiri.
Tak perlu Terdapat kesombongan Ragam itu, toh selama ini MA terbukti Enggak Dapat menjaga rumah mereka dari godaan, rayuan, maupun intimidasi mafia peradilan. MA tak Pandai merawat pengadilan sebagai tempat mencari keadilan dan menegakkan hukum, malah kerap kecolongan sehingga ruang pengadilan menjadi ajang jual beli hukum.
MA harus diakui Lagi gagal mereformasi diri seperti yang mereka janjikan setiap muncul kasus yang melibatkan pejabat dan aparat peradilan. Sangat terang Dapat kita lihat, MA Lagi gagal move on. Lembaga tertinggi peradilan itu belum dapat menyapu hakim, panitera, dan pegawai pengadilan yang kotor sehingga ‘kuman-kuman’ teramat mudah masuk sekaligus menyebarkan ‘penyakit’ hingga ke ruang-ruang sidang.
Terdapat yang bilang, mewujudkan peradilan yang Rapi itu bak menegakkan benang basah. Sulit, bahkan sulit sekali. Maka, Enggak Terdapat jalan lain, MA harus menemukan Metode dan langkah radikal Demi membuktikan bahwa teori benang basah itu tak sepenuhnya Betul. Setop janji-janji reformasi peradilan Kalau itu Lagi dilakukan dengan langkah yang Biasa.
Sat ini, hanya itulah yang Dapat mereka lakukan Demi mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus meyakinkan bahwa lembaga peradilan Lagi Dapat diandalkan Demi mengupayakan keadilan, bukan tempat sampah para pedagang hukum dan keadilan.
