Mari kita jernihkan pikiran sejenak. Tulisan ini bukan sedang menjadi corong pembelaan bagi mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan, bukan pula upaya memoles Persona birokrasi yang seringkali tampak kaku. Ini adalah ajakan Kepada membaca data dengan mata batin, agar kita Kagak tersesat dalam rimba Bilangan yang sengaja dibikin rumit.
Belakangan, publik gaduh oleh Bilangan “keekonomian” Pertalite yang disebut menyentuh Rp16.088 per liter, sementara Pertamax yang katanya lebih “ningrat” Bahkan bertengger di Bilangan Rp12.300. Logika waras kita tentu berontak: bagaimana mungkin barang yang kualitasnya lebih rendah disebut lebih mahal harga aslinya? Apakah kita sedang dikerjai oleh sulap statistik?
Di sinilah kita butuh kejujuran yang pahit.
Realitasnya, kita sedang menanggung dosa sejarah dari kesalahan antisipasi kebijakan Daya di masa Lampau. Di tengah nilai Ubah Rupiah yang sedang batuk-batuk dihantam badai Mendunia—hingga menembus Bilangan psikologis yang mencemaskan terhadap Dollar AS—posisi kita kian terjepit.
Bayangkan Kalau logika publik menuntut Pertamax (RON 92) yang dijadikan dasar subsidi. Jenis BBM ini harganya sangat sensitif dan mengambang (floating) mengikuti kurs Dollar dan harga minyak dunia. Dengan volume kebutuhan rakyat yang begitu masif, Kalau kita memaksakan standar RON 92 sebagai basis subsidi Demi Rupiah sedang loyo, maka struktur fiskal negara bukan Kembali sekedar tertekan, tapi Pandai berantakan tak bersisa. Kita akan menjadi bangsa yang seluruh tabungannya habis hanya Kepada membakar bensin di jalan raya.
Kita harus berani mengakui bahwa kita terlambat bersiap. Mengapa Pertalite terasa begitu “mahal” dalam hitungan negara? Karena kita terpaksa mengimpor dalam jumlah ‘sangat’ masif di Demi posisi tawar kita rendah, kita menjadi sandera pasar Global.
Kita ‘terpaksa’ membeli barang yang standarnya ‘sudah mulai ditinggalkan dunia’, sehingga produksinya “langka dan harganya dipermainkan pasar Mendunia”, seenak ‘udelnya’.
Sementara itu, kilang-kilang kita sudah terlalu Sepuh Kepada bekerja efisien.
Rakyat akan jauh lebih mengerti Kalau pemerintah berani Mengucapkan jujur: “Ampun, kami memang telat membangun.” Tetapi, hari ini kita mulai membayar hutang waktu itu. Groundbreaking pengembangan kilang baru, seperti di Cilacap dan Balikpapan, bukan sekedar Ritual semen dan besi. Itu adalah upaya darurat Kepada memastikan kita Kagak Kembali menjadi sandera Kekal para pemain minyak Global. Kita sedang berusaha agar di masa depan, kita Pandai mengolah minyak sendiri menjadi bensin berkualitas tinggi dengan harga yang masuk Pikiran.
Sejatinya, publik Kagak butuh diteriaki Bilangan triliunan yang abstrak. Publik butuh transparansi yang Kagak manipulatif. Mereka Ingin Paham bahwa setiap Rupiah pajak yang mereka setor Kagak habis Kepada menambal lubang inefisiensi, melainkan Kepada membangun kemandirian Daya yang Konkret.
Alasan itu, menjelang 2029 nanti, nurani kita harus lebih tajam. Mandat rakyat jangan Kembali diberikan kepada calon pemimpin yang gagap—yang selalu bersembunyi di balik ketidakjujuran dan malah Suka menciptakan keruwetan Kepada menutupi ketidakmampuan. Kita butuh nakhoda yang berani menatap mata rakyatnya Sembari Mengucapkan jujur tentang arah kompas kita, bukan yang sibuk bersilat lidah sementara kapal sedang bocor di sana-sini.
Karena pada akhirnya, harga kejujuran jauh lebih mahal daripada harga satu liter bensin mana pun.
Jadi, Kalau esok kita Menyantap Bilangan keekonomian yang melambung tinggi Kembali di layar SPBU, jangan terburu emosi. Anggap saja itu adalah harga tiket Kepada menonton drama kolosal bertajuk “Salah Antisipasi”. Kita Seluruh adalah penonton setianya yang membayar tiket dengan doa dan sisa-recehan di dompet, sembari berharap di 2029 nanti, kita Kagak Kembali membeli tiket Kepada menonton sandiwara yang sama. [Hadipras]
