Mengapa Hanya 5 Negara yang Mempunyai Hak Veto PBB dan Bagaimana Kemungkinan Reformasi?

Liputanindo.id – Dewan Keamanan PBB (DK PBB) adalah pemegang peran Krusial dalam menjaga perdamaian dan keamanan Global. Lampau banyak pertanyaan soal mengapa hanya 5 negara yang Mempunyai hak veto PBB?

Perlu diketahui, salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh DK PBB adalah hak veto, di mana lima negara Member tetapnya Mempunyai kekuatan Demi membatalkan rancangan resolusi.

Apa itu hak veto di DK PBB?

Terkait dengan hak veto, berdasarkan hasil pemungutan Bunyi resolusi PBB terbaru terdapat 153 negara mendukung dan 10 menentang. Pemungutan Bunyi tersebut termasuk dukungan Amerika Perkumpulan Demi Israel, hal ini sekaligus menjadi pengaruh beberapa negara dalam keputusan Dunia.

Dilansir dari Civils Daily, pola pemungutan Bunyi dan hak veto PBB telah diberlakukan selama lebih dari tujuh Dasa warsa.

Terdapat keanggotaan Tertentu di PBB (khususnya DK PBB) yang terdiri dari lima Member tetap (P5) Yakni Amerika Perkumpulan, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Member tetap tersebut Berbarengan dengan 10 Member Enggak tetap.

Cek Artikel:  Perusahaan Taiwan Bantah Produksi Pager yang Meledak di Lebanon, CEO: Kami Bukan Terlibat Pembuatan Produk

Beberapa keuntungan lima Member tetap DK PBB adalah Mempunyai kekuatan resolusi (Enggak seperti Majelis Lazim) yang mengikat secara hukum.

Selain itu, terkait dengan mekanisme veto, setiap Member P5 dapat memveto resolusi, sehingga dapat menghalangi pengesahannya meskipun mendapat dukungan mayoritas dari anggotanya.

Mengapa Hanya 5 Negara yang Mempunyai Hak Veto PBB?

Demi memahami pemberian Hak Veto di PBB mari memahami konteks pasca Perang Dunia II. Lima penerima Hak Veto (P5) dianggap berperan Krusial dalam membentuk PBB setelah Perang Dunia II sehingga diberi hak Spesifik (termasuk hak veto) sebagai pengakuan atas peran mereka.

Kemudian hak veto juga disebut sebagai kebutuhan strategis, dimana veto dianggap Krusial Demi memastikan partisipasi kekuatan besar P5 dalam upaya pemeliharaan perdamaian Dunia.

Cek Artikel:  Kepala UNRWA Sebut Israel Langgar Seluruh Aturan Perang di Gaza
Prospek Reformasi Dewan Keamanan PBB (unsplash)

Prospek Reformasi Dewan Keamanan PBB

Dilansir dari Council on Foreign Relations, Kesempatan reformasi substansial dianggap kecil karena Demi mengubah Piagam PBB memerlukan Bunyi setuju dan Pengesahan domestik oleh dua pertiga negara Member PBB.

Reformasi DK PBB juga membutuhkan Bunyi dari Segala Member tetap Dewan Keamanan, yang mana akan sangat kecil kemungkinannya Demi mengambil langkah-langkah yang akan mengurangi pengaruh mereka sendiri.

Meskipun Terdapat kesepakatan di antara Member PBB bahwa susunan Dewan Keamanan sudah ketinggalan Era, Tetapi setiap proposal reformasi yang diajukan Niscaya Membikin beberapa pihak yang setuju kecewa.

Perlu diketahui, beberapa proposal menyerukan Member tetap tambahan dan yang lainnya menyerukan kelas baru kursi terpilih yang Mempunyai kemungkinan perpanjangan.

Cek Artikel:  Partai Oposisi Korsel Sebut Pemakzulan Yoon Sebagai Kemenangan Rakyat

Tanpa adanya reformasi piagam, negara-negara kecil telah mengadvokasi perubahan prosedural, termasuk transparansi yang lebih besar dan konsultasi yang lebih dekat dengan negara-negara P5.

Tetapi pada awal 2022 terdapat angin segar ketika Presiden Majelis Lazim PBB Ketika itu Csaba Kőrösi dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa reformasi Dewan Keamanan harus menjadi tujuan Krusial.

Dalam pidatonya di depan PBB pada tahun 2023, Biden menguraikan lebih lanjut seruan reformasi DK PBB dan mendesak perluasan Dewan Keamanan, khususnya dengan menambahkan lebih banyak Member dari Afrika dan Amerika Latin.

Selain mengapa hanya 5 negara yang Mempunyai hak veto pbb, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin Mengerti informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau Lalu Info terupdate dari ERA dan follow Segala akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…

Mungkin Anda Menyukai