BANGSA Indonesia baru saja merayakan 80 tahun usia kemerdekaan. Berbagai Jenis perhelatan nan megah ala negara dan perhelatan nan sederhana ala rakyat digelar. Dari kota ke desa menguar pesta kemerdekaan, lepas dari penjajahan.
Semuanya larut dalam kebahagiaan dan sukacita yang mendalam meskipun di balik keriaan itu banyak Fakta pahit yang harus diterima rakyat. Realitas pahit itu salah satunya diekspresikan dengan tulisan di sebuah kaus pengendara sepeda motor yang viral bergambar bendera One Piece, simbol bajak laut dari serial anime Jepang, ‘Hidup Hanya Sekali malah Jadi WNI’.
Di tengah kegalauan rakyat Kepada menyambung hidup mereka, hari ini makan apa, Berbagai Jenis anomali hadir yang menyesakkan hati rakyat.
Hati mereka terpotek-potek dan teriris-iris.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian anomali adalah ketidaknormalan, penyimpangan dari normal, atau kelainan.
Negara belum Dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa negara di antaranya berkewajiban Kepada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan Standar.
Rakyat Tetap berjuang memenuhi hak-hak dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Belum Tengah rakyat di sejumlah daerah dibebani pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ‘membagongkan’ dari 200% Tamat 1.000%.
Kalaupun rakyat bekerja membanting tulang, berangkat kerja dalam kegelapan subuh dan pulang dalam kegelapan malam, gaji yang diterima mereka malah ‘bercanda’. Gaji yang diterima dalam sekejap habis. Bagi mereka, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 sebesar 5,12% Kagak ngaruh.
Berjibun pula anak bangsa ini yang ke sana-kemari membawa map Kepada melamar pekerjaan, tetapi tak kunjung didapat. Celakanya, lowongan kerja yang Sepatutnya jatah minimal lulusan sekolah dasar, seperti PPSU atau Laskar oranye di Jakarta, malah diserbu lulusan sarjana.
Di sisi lain, sejumlah wakil rakyat di Senayan yang kerjanya ‘bercanda’ alias hanya datang, duduk, dengkur (tidur), atau titip absen, Dapat mendapatkan gaji dan fasilitas yang fantastis.
Eksis juga wakil menteri yang kerjanya hanya wira-wiri, kadang diwawancarai jurnalis pun emoh, Dapat merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.
Artinya, sang wamen Dapat memegang double job dan dobel pula Pendapatan mereka setiap bulan. Sebanyak 30 wamen menjadi komisaris BUMN. Mirisnya rangkap jabatan wamen terjadi ketika penghematan anggaran dikumandangkan pemerintah.
Di sisi lain, rangkap jabatan wamen itu berpotensi konflik kepentingan sehingga mengganggu terwujudnya good corporate governance (GCG), yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Sepatutnya jabatan tersebut diberikan kepada ahlinya yang Mempunyai integritas, bukan bagi-bagi jabatan atau barter politik.
Anomali yang tak kalah Membangun miris di tengah defisit APBN 2025 yang Lanjut melebar, Sasaran awal sebesar Rp616,2 triliun (2,53% dari produk domestik bruto) menjadi Rp662 triliun (2,78% dari PDB) dan utang luar negeri yang makin menggunung, sebesar US$433,3 miliar atau Sekeliling Rp7.014,2 triliun, kebocoran anggaran nyaris tak terbendung.
Salah satunya ialah kebocoran dalam penyaluran Biaya Donasi sosial (bansos). Padahal, pemberian bansos itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
Pemerintah mengguyur program bansos dan subsidi pada tahun ini sebanyak Rp504,7 triliun. Tetapi, sebanyak 46% di antaranya salah sasaran.
Perkara salah sasaran penyaluran bansos bukan monopoli pemerintahan Prabowo karena terjadi juga pada Dekat setiap pemerintahan di negeri ini.
Salah Sasaran bansos acap kali terjadi. Anehnya, tak Eksis pihak yang merasa bertanggung jawab atas ketidakakuratan sasaran, inclusion error, dan exclusion error. Proses hukum pun nihil.
Mereka yang Kagak mengambil pelajaran dari sejarah, kata George Santayana (1863-1952), filsuf dari Spanyol-Amerika, ditakdirkan Kepada mengulanginya.
Anomali jangan dirayakan, apalagi diulangi. Tabik!
