MENTERI Keyakinan Yaqut Cholil Qoumas berharap muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selain yang digelar di Bali sebaiknya disikapi sebagai perbedaan pandangan.
“Soal Muktamar di Bali kan sudah selesai dan saya kira tidak ada tandingan kok, saya kira loh ya tapi kalau ada Muktamar lagi ya mungkin aja, dan itu boleh dalam mekanisme politik boleh aja, saya nggak tahu. Tapi saya nggak menginisiasi,” terang Gus Yaqut, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).
Merespons itu, Wakil Ketua Lazim DPP PKB Jazilul Fawaid menegaskan agar Yaqut tak usah banyak komentar yang bukan urusannya.
Baca juga : Menag Minta PKB Cak Imin Hormati Perbedaan Muktamar
“Sudah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Tolong urus dan hadir pada pansus Haji saja, jangan mangkir terus,” tegas Gus Jazil kepada Media Indonesia, Senin (2/9).
“Jernihkan masalah kouta Haji yang membuat kecewa ribuan jamaah yang bertahun tahun telah ngantri,” tambahnya.
Jazilul mengeklaim DPP PKB periode 2024-2029 hasil muktamar Bali sudah didaftarkan dan mendapatkan surat pengesahan dari Menkumham RI sekaligus sudah tercatat dalam lembaran negara.
Baca juga : Gus Yaqut Tunggu Surat Pemecatan dari PKB
“Maka PKB yang legal adalah DPP PKB hasil muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang ngaku ngaku kita sapu,” ungkapnya
Bahkan, kata dia, pada 31 Agustus 2024 silam, DPP PKB hasil muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan ketua Dewan syuro KH Ma’ruf Amin untuk menandai kerja pengurus DPP PKB hasil muktamar Bali mulai bekerja..
“Jadi semuanya sudah selesai, DPP PKB 2024-2029 hasil muktamar Bali sudah legal, Clear and Clean dan langsung tancap gas bekerja,” tandasnya. (P-5)
