HARI Maritim Sedunia menjadi pengingat akan pentingnya sektor maritim bagi keberlanjutan global.
Di Indonesia, berbagai lembaga dan organisasi berperan dalam menjaga laut, mengelola sumber daya, dan memastikan keamanan wilayah perairan. Peran mereka krusial dalam mempertahankan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaya saing di dunia.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)
Kemenko Marves merupakan lembaga koordinator yang memimpin dalam perumusan kebijakan strategis yang berkaitan dengan sektor maritim di Indonesia.
Baca juga : Mengenal Kapal Selam Pasopati, Penjaga Kedaulatan Maritim Buatan Asli Indonesia
Lembaga ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor-sektor yang melibatkan laut, seperti transportasi laut, pariwisata bahari, perikanan, energi terbarukan dari laut, serta pembangunan infrastruktur maritim.
Selain itu, Kemenko Marves juga bertanggung jawab atas investasi di sektor kemaritiman, termasuk kebijakan investasi untuk infrastruktur pelabuhan dan fasilitas logistik.
Kemenko Marves bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya laut yang optimal.
Baca juga : Rosihan Arsyad Luncurkan Naskah Indonesia’s Maritime Interest, Cooperation and Capacity Building
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bawah Kementerian Perhubungan mengurus segala aspek yang berkaitan dengan transportasi laut. Tanggung jawab utama lembaga ini mencakup pengaturan standar keselamatan dan keamanan kapal, pengelolaan pelabuhan, rute pelayaran, serta distribusi logistik nasional melalui jalur laut.
Direktorat ini juga bertugas memastikan terciptanya konektivitas maritim yang baik di seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam mendukung program Tol Laut, yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dan memastikan distribusi barang ke daerah terpencil berjalan lancar.
Direktorat ini memiliki fungsi vital dalam menjamin keselamatan pelayaran serta efisiensi operasi pelabuhan.
Baca juga : Promosikan ESG di Sektor Maritim, Pelindo Gelar Edutrip
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
KKP memegang tanggung jawab dalam pengelolaan seluruh aspek yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan.
Lembaga ini mengembangkan kebijakan untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti perikanan tangkap dan budi daya laut.
KKP juga berperan dalam mencegah penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Baca juga : Pertamina Marine Solutions Komitmen Sediakan Solusi Bisnis Industri Maritim
Dalam hal pengembangan ekonomi, KKP mendorong budi daya laut dan pengembangan produk perikanan serta hasil laut lainnya.
Lembaga ini juga memiliki fungsi penting dalam memajukan teknologi budi daya perikanan serta mendorong modernisasi sektor kelautan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Bakamla adalah lembaga yang dibentuk untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia dari ancaman baik domestik maupun internasional. Bakamla memiliki tugas utama dalam mengawasi aktivitas di perairan Indonesia, termasuk memberantas kejahatan maritim seperti pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, dan pelanggaran hukum lainnya.
Bakamla juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional yang melewati wilayah Indonesia.
Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam pengawasan kebijakan lingkungan, terutama dalam memantau pencemaran laut dan memastikan bahwa peraturan terkait kebersihan dan kelestarian lingkungan laut dipatuhi oleh pengguna laut.
TNI Nomortan Laut (TNI AL)
TNI AL adalah komponen dari Tentara Nasional Indonesia yang berperan dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Nomortan Laut bertanggung jawab atas pertahanan nasional di laut dan mengamankan perbatasan maritim negara.
Selain menjaga dari ancaman militer eksternal, TNI AL juga mendukung operasi keamanan maritim dengan melakukan patroli laut, pengamanan jalur pelayaran strategis, dan partisipasi dalam operasi perdamaian internasional.
Selain itu, Nomortan Laut juga bekerja sama dengan Bakamla dan lembaga keamanan lainnya untuk menanggulangi tindak pidana maritim seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan illegal fishing.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan)
Direktorat Bea dan Cukai bertugas mengawasi dan mengatur aktivitas ekspor-impor barang melalui pelabuhan laut Indonesia.
Fungsi utama lembaga ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan bea cukai, terutama dalam mengatasi penyelundupan barang-barang ilegal melalui jalur laut, seperti narkotika, senjata, dan barang berbahaya lainnya.
Bea Cukai juga bekerja sama dengan pelabuhan dan otoritas maritim lainnya untuk mengoptimalkan sistem pengawasan dan mempercepat proses administrasi pelabuhan dalam rangka meningkatkan efisiensi perdagangan internasional.
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
Pelindo adalah perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Lembaga ini memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara infrastruktur pelabuhan serta layanan logistik yang diperlukan untuk perdagangan dan distribusi barang secara efektif.
Pelindo juga terlibat dalam modernisasi fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas angkut dan efisiensi operasional, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor maritim, dan meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia di tingkat internasional.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Lapan terlibat dalam pemantauan wilayah maritim melalui penggunaan teknologi satelit. Dengan menggunakan satelit penginderaan jauh, LAPAN dapat mendeteksi pencemaran laut, memantau aktivitas kapal, dan mengumpulkan data tentang perubahan iklim yang mempengaruhi ekosistem laut.
Lapan memberikan data penting yang dapat digunakan oleh berbagai instansi untuk perencanaan kebijakan dan respons terhadap ancaman lingkungan maritim, seperti pencemaran minyak dan illegal fishing.
Dewan Kelautan Indonesia (Dekin)
Dekin adalah lembaga yang terdiri dari berbagai ahli dan pemangku kepentingan di sektor maritim. Lembaga ini bertugas merumuskan arah kebijakan nasional dalam hal pengelolaan sumber daya laut, mempromosikan penelitian dan inovasi di bidang kelautan, serta memberikan masukan kepada pemerintah tentang bagaimana memaksimalkan potensi maritim untuk kesejahteraan nasional.
Dekin juga berperan dalam meningkatkan sinergi antara sektor publik dan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Basarnas bertanggung jawab untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah perairan, terutama dalam kasus kecelakaan laut atau bencana alam. Basarnas bekerja sama dengan TNI AL, Polair, dan lembaga lain dalam melakukan operasi evakuasi, pertolongan darurat, dan pencarian korban. Selain itu, Basarnas juga sering berperan dalam upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir, seperti tsunami, gempa laut, dan badai.
Dewan Maritim Indonesia (DMI)
DMI adalah forum nasional yang dibentuk untuk merumuskan rekomendasi dan panduan kebijakan dalam pembangunan sektor maritim Indonesia. Lembaga ini memiliki peran sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku industri maritim untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
DMI juga berperan dalam mendorong inovasi dan investasi di bidang maritim untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim global.
Loyalp lembaga dan organisasi ini memiliki peran yang unik dan penting dalam menjaga keamanan, keberlanjutan, serta pembangunan sektor maritim Indonesia, yang merupakan salah satu aset terbesar bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan nasional. (berbagai sumber/Z-1)
