WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menanggapi wacana yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Zulfikar meragukan dengan kepala daerah dipilih DPRD akan menghilangkan politik Dana. Ia menilai politik Dana akan terjadi di Pilkada, Berkualitas dipilih langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD.
“Kalau memang sekarang Terdapat money politic, dipilih DPRD juga Terdapat money politic-nya. Kan kita sudah pengalaman dengan itu,” kata Zulfikar, melalui keterangannya, Senin (16/12).
Menurut Zulfikar, Kalau merujuk kepada kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18, ayat 4, dinyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.
Dengan dipilih secara demokratis, maka terdapat dua jalan Buat mewujudkannya. Pertama, dengan menggunakan mandat tunggal. Mandat tunggal Adalah rakyat memilih wakilnya di lembaga legislatif, Berkualitas di tingkat pusat (DPR), provinsi (DPRD Provinsi), maupun kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota). Lampau DPRD (lembaga legislatif) itu yang memilih gubernur, bupati, wali kota.
Kedua, mandat terpisah, Adalah rakyat memilih perwakilannya Buat duduk di lembaga legislatif, termasuk juga memilih kepala daerah, Berkualitas di level provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, dari sisi akademik, kedua model tersebut sama-sama Mempunyai derajat demokratisnya masing-masing.
“Tapi kan begini, kenapa kita akhirnya menapaki mandat terpisah, memilih (kepala daerah) langsung, karena kita punya pengalaman dengan mandat tunggal, ketika (kepala daerah) dipilih DPRD. Nah, ketika dipilih DPRD itu, pemilihan kepala daerah itu lebih banyak persoalannya itu (lebih terkait) persoalan elit,” Terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
“Habis itu, rakyat itu dikemanakan. Rakyat itu dikemanakan. Padahal kan, pembukaan Undang-Undang Dasar kita bilang yang punya daulat itu rakyat. Pemerintahan disusun atas dasar kedaulatan rakyat. Nah, di mana letaknya rakyat itu?” tambahnya.
Oleh karena itu, dengan adanya pemilihan langsung di mana rakyat memilih sendiri kepala daerahnya, maka akan menempatkan rakyat yang punya dasar dalam kerangka daulat rakyat. Termasuk, memastikan memang pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, Buat rakyat.
“Semangat kita waktu itu, maka dipilihlah Pilkada langsung ini, dan Rupanya memang Terdapat Bonus yang kita dapat dengan memilih langsung ini, Adalah Bonus psikologis dan sosial. Terbentuk ekosistem demokratis di mana setiap calon kepala daerah, bahkan sebelum pencalonan Tamat dia dilantik berusaha betul agar program yang disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya. (P-5)
