RAKYAT Indonesia kembali harus menghela napas panjang Memperhatikan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang Membangun rakyat terheran-heran, bertanya-tanya, bahkan geleng-geleng kepala.
Kebijakan yang menyulut kontroversi bukan hanya kebijakan dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Kontroversi disebabkan Kagak memberikan ruang kepada masyarakat Kepada mendiskusikannya, menimbang plus dan minus, serta menerima kebijakan itu dengan Intelek sehat.
Mendiskusikan rencana kebijakan pemerintah sangat Krusial dalam membangun partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Partisipasi publik tak hanya memberikan masukan-masukan, tetapi juga mendukung kebijakan Kalau telah diputuskan pemerintah.
Partisipasi publik memang terkesan bertele-tele, tetapi itulah konsekuensi dari negara demokratis. Keputusan yang dibuat pemerintah Kagak bersifat top down (dari atas ke Rendah), tetapi bottom up (dari Rendah ke atas).
Walakin, pemerintah juga berhak Membangun keputusan yang tiba-tiba apabila keputusan yang dibuat itu bersifat mendesak Kepada mengatasi kedaruratan sehingga harus diambil keputusan yang Segera. Hal itu dapat dilakukan tanpa menunggu proses legislasi yang normal di DPR, seperti menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Perppu Mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang dan Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Perppu yang dikeluarkan presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan ‘Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang’.
Tetapi, tak sedikit kebijakan pemerintahan Prabowo seperti ‘tak Terdapat angin dan tak Terdapat hujan’. Artinya, kebijakan itu di luar perkiraan masyarakat mengingat kemungkinan akan lebih banyak mudarat ketimbang mengambil manfaatnya.
Kebijakan yang Membangun masyarakat kaget dan bingung ialah evakuasi Kaum Gaza, Palestina, yang menjadi korban konflik Hamas dan Israel ke Indonesia. Mereka ialah yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.
“Kami siap akan kirim pesawat-pesawat Kepada angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 Kepada gelombang pertama,” ujar Presiden Prabowo yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (9/4) Awal hari WIB.
Mantan Danjen Kopassus menyampaikan hal itu menjelang kunjungan luar negeri ke lima negara di Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.
Rencana evakuasi itu, kata Prabowo, juga diperuntukkan menindaklanjuti permintaan komunitas Global yang menilai Indonesia perlu berperan lebih aktif Kembali mengingat Indonesia merupakan negara nonblok dan negara dengan populasi muslim terbesar dunia.
Tetapi, pihaknya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan berbagai pihak, terutama lima negara yang dia kunjungi. Selain itu, Kaum Gaza korban perang yang dirawat di Indonesia bersifat sementara. Mereka, katanya, akan dikembalikan Kalau pulih dan kondisi di kota terbesar di Palestina itu sudah kondusif.
Tak salah Kalau rakyat mengaitkan rencana evakuasi Kaum Gaza itu dengan rencana Presiden Amerika Perkumpulan Donald Trump yang akan mengambil alih Gaza dan memindahkan Kaum Palestina yang tinggal di Gaza Kepada hengkang ke sejumlah negara. Pernyataan itu diungkapkan Trump dalam sebuah konferensi pers Serempak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (4/2).
Trump sempat merencanakan memindahkan 2 juta Kaum Gaza ke beberapa negara, seperti Mesir dan Yordania, termasuk Indonesia. Presiden ke-47 AS itu menyatakan pemindahan tersebut akan membuka jalan bagi Gaza Kepada menjadi sebuah Area kebebasan.
Dia menegaskan Gaza merupakan Letak strategis, tetapi selama bertahun-tahun hanya diidentikkan dengan kekerasan, Kematian, dan kekuasaan Hamas. Trump Mau mengubah Gaza menjadi ‘Riviera of the Middle East’ atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah.
Rencana Presiden Prabowo yang akan mengevakuasi Kaum Gaza bertolak belakang dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri pada 27 Maret Lampau yang membantah klaim Israel yang akan memindahkan 100 Kaum Gaza ke Indonesia sebagai korban percontohan.
Juru bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat mengatakan pemerintah hanya berfokus pada terwujudnya gencatan senjata tahap kedua antara Hamas dan Israel. Selain itu, katanya, Indonesia mendorong masuknya Donasi kemanusiaan dan memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza.
Berbaliknya sikap pemerintah Indonesia ditengarai sejumlah pihak terkait dengan keputusan Presiden Donald Trump yang akan Memajukan tarif resiprokal ke sejumlah negara, termasuk Indonesia sebesar Rp32%.
Tetapi, Kalau Betul sinyalemen tersebut, Prabowo sudah mengambil langkah gegabah mengikuti skema Trump berupa pengusiran Kaum Gaza ke luar negeri dan ‘menukarnya’ dengan tarif resiprokal yang lebih rendah.
Dengan demikian, alih-alih pemerintah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian Kekal, dan keadilan sosial, sesuai dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, pemerintah Indonesia malah menginjak-injak kedaulatan negara Palestina. Kalau hal itu terjadi, Indonesia mengangkangi komitmen Kepada tetap mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina sejak 1947.
Mengevakuasi 1.000 Kaum Gaza korban perang tentu Kagak mudah. Dibutuhkan biaya besar, sumber daya Mahluk yang merawatnya, peralatan, logistik, tempat tinggal, dan sebagainya. Kembali pula Kalau mereka sudah pulih, kondisinya bukan Kagak mungkin akan sulit kembali masuk ke Gaza karena tekanan Israel dan AS.
Tanpa mengurangi upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, tragedi kemanusiaan, pemulihan korban, dan rekonstruksi di Gaza, Presiden Prabowo hendaknya Konsentrasi Kepada menuntaskan permasalahan di dalam negeri yang berjibun, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Proklamator Bung Karno mengatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, selama itu juga bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Tabik!
