KEMARIN, Presiden Joko Widodo bertolak ke Tokyo. Kunjungan itu dalam rangka menghadiri KTT ASEAN-Jepang. Menanggapi berita itu, seorang kawan mengatakan, “Apalagi kalau bukan untuk jualan IKN,” ujarnya dengan nada sinis.
Anggapan teman saya tidaklah keliru. Toh, Jokowi juga mengakui. Kesempatan itu, kata dia, salah satunya akan ia manfaatkan untuk mengajak Jepang berinvestasi di ibu kota baru Indonesia tersebut. Absah-sah saja, namanya juga orang berdagang.
Demi ini, pemerintah memang sedang giat-giatnya mencari investor untuk membangun kawasan kota baru di Kalimantan Timur tersebut. Maklum, biayanya tidak sedikit, Rp466 triliun. Kagak mungkin pakai APBN, bisa boncos (bangkrut) negara ini bos.
Membangun sebuah kota baru boleh-boleh saja, tetapi tidak juga harus jadi prioritas, apalagi grasa-grusu. Sejauh ini, bersama Singapura, Vietnam, dan Filipina, Indonesia memang termasuk yang terdepan dalam hal pertumbuhan ekonomi di kawasan, tetapi masih ada sejumlah persoalan yang mesti dibenahi, dari kualitas layanan kesehatan hingga pendidikan.
Apalagi, berdasarkan Human Development Reports yang dikeluarkan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) pada 2021, Indonesia masih tertinggal dari Brunei, Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam hal wawasan pembangunan manusia. Padahal, itu merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing.
Jangan berdalih masalah jumlah penduduk yang terlampau besar. Itu perkara manajemen, bagaimana menempatkan skala prioritas dalam pembangunan. Membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan dan bandara memang penting, tetapi membenahi infrastruktur sumber daya manusia juga tak kalah krusial, termasuk mengatasi persoalan stunting.
Berbarengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, Indonesia ialah pendiri ASEAN yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada 1967. Negara-negara yang dulu miskin di kawasan itu, kini menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru yang sangat diperhitungkan, termasuk anggota yang lebih muda seperti Vietnam.
Sebagai salah satu pionir, Indonesia jangan sampai tertinggal dari negara-negara lainnya di kawasan ini. KTT ASEAN dengan Jepang yang dimulai hari ini, harus mendatangkan manfaat, khususnya untuk pembangunan di dalam negeri. Bukan semata mendatangkan investor untuk IKN, tapi juga bidang lainnya, terutama kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian, serta pemanfaatan energi bersih.
Jepang, biar bagaimanapun, berutang budi dan mempunyai ‘dosa politik’ terhadap kawasan ini dengan pertualangan imperialismenya di masa lalu. Kini, mereka pun punya kepentingan untuk melawan hegemoni Tiongkok di kawasan. Semoga pertemuan kali ini menghasilkan sesuatu yang positif bagi kedua pihak, baik dalam bidang ekonomi maupun stabilitas kawasan.
