TANGAL 1 Mei selalu punya Maksud Krusial bagi buruh di dunia. Hari Buruh Global (May Day) telah mengukir Maksud dan sejarah panjang bagi buruh, tak terkecuali para pekerja Perempuan. Di Indonesia, keadilan dan kesetaraan gender khususnya di bidang pendidikan dan dunia kerja telah Pelan diperjuangkan Raden Ajeng Kartini. Sosok yang kelahirannya pada 21 April – dua pekan menjelang May Day – kemudian diabadikan sebagai Hari Kartini ini telah menginspirasi Perempuan modern Buat melawan stereotip dan diskriminasi Perempuan.
Kesetaraan gender di bidang pendidikan telah dirasakan Perempuan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023, persentase Perempuan tamat Perguruan Tinggi mencapai 10,63%, lebih banyak dibandingkan Pria 9,68%. Artinya, Dekat 11 dari 100 Perempuan meraih ijazah pendidikan tinggi. Perempuan berpendidikan tinggi di perkotaan jauh lebih banyak dibandingkan perdesaan, Merukapan 13,66% berbanding 6,32%.
Sayang, tingginya representasi Perempuan dalam pendidikan tinggi Tak ditranslasikan secara proporsional pada pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan jauh di Dasar TPAK Pria, dan cenderung stagnan dalam dua dasawarsa terakhir. BPS mencatat, TPAK Perempuan 2023 sebesar 54,52%, jauh lebih rendah dibanding TPAK Pria 84,26%. Terdapat fenomena menarik terkait TPAK Perempuan. Partisipasi angkatan kerja Perempuan di perkotaan sebesar 52,2% dibanding perdesaan 56,7%.
Baca juga : Perumnas Gandeng Pelaku UMKM Perempuan di Paras Ayu Fest 2024
Perempuan urban menghadapi tantangan dalam keterlibatannya di pasar tenaga kerja, terutama di sektor formal. Banyak Perempuan berpendidikan tinggi melakukan pekerjaan yang Tak memanfaatkan seluruh potensinya, atau bahkan terpaksa keluar dari pasar tenaga kerja. Perempuan usia 20-24 tahun Mempunyai partisipasi tertinggi dalam angkatan kerja di perkotaan. Tetapi, setelah memasuki usia 25 tahun, TPAK Perempuan di perkotaan turun signi?kan menyusul masa pernikahan dan Mempunyai anak.
Beban ganda dan pekerjaan tak berbayar
Kota telah menjadi pusat pertumbuhan dan Kesempatan kerja. Tetapi, Perempuan urban khususnya yang telah berkeluarga dan menjadi seorang ibu, seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Para ibu bekerja dihadapkan pada jalan sulit dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan peran sebagai ibu, pengasuh anak-anak serta mempertahankan karier profesional yang kompetitif. Budaya patriarki pada masyarakat Indonesia juga menjadikan Perempuan sebagai penanggung beban ganda pada pekerjaan tak berbayar berupa pengasuhan, perawatan, dan pekerjaan domestik mengurus rumah tangga. Perempuan melakukan pekerjaan tak berbayar 3,2 kali lebih banyak dibandingkan Pria, sehingga mengurangi kesempatan berkontribusi pada pekerjaan berbayar.
Tantangan lain muncul terkait dukungan sosial dan infrastruktur. Keterbatasan fasilitas penitipan anak yang layak dan terjangkau menjadi hambatan serius bagi ibu pekerja. Tetapi, biaya tempat penitipan yang bagus sangatlah mahal. Jam kerja yang panjang pada pekerjaan formal ditambah lamanya waktu tempuh dari dan ke tempat kerja, juga menjadi pertimbangan bagi Perempuan Buat Tak terlibat ke dalam pekerjaan berbayar atau memilih berhenti bekerja. Survei Komuter Jabodetabek 2023 oleh BPS menunjukkan Sekeliling 60% pekerja menempuh jarak 10-40 km ke tempat kerja dan menghabiskan 30-90 menit Buat perjalanan sekali jalan. Riset lain menyebutkan orang Uzur yang bekerja di Jabodetabek terpisah dari anak-anak mereka selama 10 jam atau lebih setiap hari, sebagian karena perjalanan jauh.
Baca juga : Peringati Hari Buruh, Menaker Ida Minta Perusahaan Tingkatkan Kompetensi SDM
Tanpa langkah konkret, Dapat jadi akan Terdapat stagnasi, bahkan penurunan partisipasi angkatan kerja Perempuan yang merugikan. Padahal, McKinsey Mendunia Institute (2018) memprediksi Kesempatan Indonesia menambah Produk Domestik Bruto hingga USD135 miliar Kalau Bisa meningkatkan partisipasi angkatan kerja Perempuan hingga 56% di tahun 2025.
Lantas upaya konkret apa yang Dapat dilakukan? Pertama, kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya perbaikan Dapat dimulai dari keluarga. Pembagian peran Perempuan dan Pria di rumah tangga dapat mengurangi beban ganda Perempuan. Kedua, investasi infrastruktur penunjang seperti fasilitas penitipan anak (daycare) yang layak dan terjangkau. Disinilah negara hadir, Berkualitas di lingkup perizinan, standar, pengawasan, pendampingan, maupun pengelolaan daycare. Hal ini mengingat Dekat 98% daycare di Indonesia dikelola swasta, dan hanya sedikit yang dikelola pemerintah.
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) perlu Lalu didorong. Beleid ini mengatur kewajiban tempat kerja Buat menyediakan fasilitas daycare atau tempat penitipan anak, serta dukungan kepada ibu bekerja dalam bentuk penyesuaian tugas, jam kerja, dan/atau tempat kerja dengan tetap memperhatikan kondisi dan Sasaran capaian kinerja. Pemerintah juga sedang menyiapkan standarisasi Daycare Ramah Anak dengan Standar Nasional Indonesia.
Ketiga, dukungan lingkungan kerja yang inklusif. Kebijakan cuti melahirkan, cuti Orang Uzur, jam kerja Elastis, serta bekerja dari rumah atau bekerja dari mana saja, merupakan kebijakan yang mulai diadopsi. Praktik Berkualitas ini perlu Lalu didorong, agar Dapat diberlakukan secara jamak di seluruh institusi atau korporasi di Indonesia. Perusahaan seyogianya mempertimbangkan penyediaan fasilitas penitipan anak sebagai investasi. Keberadaan daycare di tempat kerja, akan memberikan rasa Kondusif kepada ibu bekerja atas kesejahteraan anak-anaknya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan loyalitas pekerja.
Dengan dukungan dan kerja sama berbagai pihak diharapkan para ibu di perkotaan dapat produktif, dan meraih kesuksesan Berkualitas dalam karier profesional maupun keluarga. Hal ini akan membawa Pengaruh positif lain seperti peningkatan partisipasi Perempuan dalam angkatan kerja, pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi, menyejahterakan keluarga, serta memberikan Pengaruh psikososial yang positif bagi tumbuh kembang anak.