Liputanindo.id – Mantan diplomat Korea Utara Tae Yong-ho ditunjuk sebagai pemimpin baru dewan penasihat presiden Korea Selatan. Tae menjadi orang pertama yang menerima jabatan tinggi setelah membelot dari Korea Utara.
Menurut pernyataan resmi kepresidenan Korea Selatan, Tae dinilai sebagai orang yang tepat untuk menangani masalah unifikasi secara damai. Tae juga diharapkan bisa mendapat dukungan dari luar negeri.
“Dia adalah orang yang tepat untuk membantu menetapkan kebijakan unifikasi secara damai berdasarkan demokrasi liberal dan menggalang dukungan dari dalam dan luar negeri,” kata kantor kepresidenan, dikutip Yonhap News, Jumat (19/7/2024).
Tae sebelumnya menjabat sebagai wakil duta besar Pyongyang untuk Inggris sebelum akhirnya melarikan diri ke Korea Selatan pada tahun 2016. Dia tercatat sebagai warga Korea Utara pertama yang memenangkan kursi di Majelis Nasional Korea pada tahun 2020.
Tetapi dia gagal mendapatkan masa jabatan kedua dalam pemilihan parlemen bulan April. Meski demikian, untuk masa jabatan barunya ini dia akan menjadi penasihat kantor Presiden Korea Selatan Yoon SUk Yeol mengenai unifikasi Korea secara damai.
Lahir di Pyongyang pada tahun 1962, Tae memasuki dinas luar negeri pada usia 27 tahun dan menghabiskan hampir 30 tahun bekerja di bawah tiga generasi dinasti Kim yang berkuasa.
Tae mengatakan bahwa keputusannya untuk meninggalkan Korea Utara lantaran tidak ingin anak-anaknya memiliki kehidupan yang menyedihkan. Dia juga mengaku jijik dengan rezmim Kim Jong Un.
Dalam sebuah memoar yang diterbitkan tahun ini, Tae menulis tentang ekses dari elit Korea Utara dan mendalamnya kultus kepribadian yang dibangun di sekitar Kim.
Sejak pembelotannya, ia menganjurkan penggunaan “soft power” untuk melemahkan rezim Kim dan menyerukan pertukaran tahanan antara Korea Utara dan Selatan.
